JAKARTA, AFU.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti jumlah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dinilainya terlalu banyak. Ia menyebut jumlah perusahaan pelat merah ternyata mencapai lebih dari seribu. Prabowo mengaku baru mengetahui besarnya jumlah BUMN setelah menjadi kepala negara. Menurut dia, kondisi itu membuat pemerintah perlu melakukan penataan ulang dan perampingan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menutup ratusan perusahaan negara yang dinilai tidak sehat. "Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," kata Prabowo dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (23/6/2026).
Prabowo mengatakan penutupan BUMN dilakukan sebagai bagian dari efisiensi. Pemerintah, kata dia, tidak ingin perusahaan negara terus membebani keuangan negara tanpa kinerja yang jelas. Menurut Prabowo, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara sejauh ini telah menutup sekitar 240 BUMN.
Dari langkah tersebut, Prabowo mengklaim negara bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah. Prabowo juga menilai banyaknya jumlah BUMN dapat membuka celah praktik korupsi di tingkat manajemen perusahaan. Ia menyebut sebagian perusahaan negara digunakan untuk menutupi penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh perusahaan.
"Sudah, sudah, sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," ujarnya. Prabowo kemudian menyinggung praktik korupsi yang menurutnya bisa terjadi melalui pengelolaan perusahaan pelat merah yang tidak sehat. "Itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka," kata Prabowo.
Selain soal jumlah perusahaan, Prabowo juga menyoroti beban gaji direksi dan komisaris BUMN. Menurut dia, beban itu semakin berat ketika perusahaan terus merugi tetapi tetap harus membayar pengurusnya. Prabowo mencontohkan, dalam satu perusahaan BUMN bisa terdapat empat direksi dan empat komisaris. Jika masing-masing menerima gaji minimal Rp50 juta per bulan, total beban yang harus dibayar negara menjadi besar.
"Kalau dihitung, umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris itu 8, kali 200 perusahaan yang sudah ditutup, 1.600 orang direksi dan komisaris," ucapnya. Prabowo mengatakan gaji para direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan bahkan bisa lebih besar dari angka tersebut. Di luar gaji, masih ada bonus yang juga harus dibayarkan.
Ia menilai kondisi itu tidak masuk akal jika terjadi pada perusahaan negara yang kinerjanya buruk. "Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," kata Prabowo. Prabowo kemudian menyindir perusahaan BUMN yang masih meminta bonus meski mencatatkan kerugian. "Sudah BUMN rugi, minta bonus lagi," ujarnya.
Dengan penutupan ratusan BUMN tersebut, pemerintah ingin struktur perusahaan pelat merah menjadi lebih ramping. Prabowo menyebut langkah itu dilakukan untuk mengurangi pemborosan, menekan beban manajemen, dan menutup ruang penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan negara. (FAD)
