Ekspor SDA Dipusatkan ke BUMN, Kadin Minta Aturan Jangan Matikan Dunia Usaha

JAKARTA, AFU.ID — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam keterangan di Jakarta, Kamis (21/5/2026) mengatakan pihaknya memahami semangat pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Namun, menurut dia, implementasi kebijakan tersebut diharapkan dilakukan melalui dialog intensif bersama pelaku usaha.

“Kadin siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan ini agar tujuannya tercapai, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga devisa, memperbaiki tata kelola, sekaligus memastikan dunia usaha tetap dapat bergerak dengan baik,” kata Anindya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi Kadin terhadap pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Kadin menilai pidato Presiden memberikan arah yang jelas terkait pembangunan ekonomi nasional, penguatan fiskal, industrialisasi, tata kelola sumber daya alam, hingga perlindungan terhadap dunia usaha.

“Kadin mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto. Pesan Presiden sangat jelas: negara harus hadir, ekonomi harus berpihak kepada rakyat, tetapi dunia usaha juga harus diberi ruang yang sehat untuk tumbuh, berinvestasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Anindya.

Menurut dia, penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan praktik-praktik yang merugikan dunia usaha menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kadin kata dia, mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan memberantas praktik pungutan liar maupun penyelundupan.

“Kadin mendukung penuh upaya Presiden memperbaiki iklim investasi, memperbaiki governance, dan memberantas korupsi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif. Pungli, perizinan berbelit, penyelundupan, under-invoicing, dan praktik curang harus diberantas karena merugikan negara dan pelaku usaha yang taat aturan,” tegasnya.

Kadin juga menilai penguatan sektor industri dan hilirisasi menjadi langkah strategis agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk negara lain.

Dunia usaha, kata Anindya, siap mendukung penguatan manufaktur nasional, pengembangan kewirausahaan muda, pembiayaan UMKM, hingga substitusi impor.

Selain itu, Kadin menyatakan siap mendukung berbagai program prioritas pemerintah seperti hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, pembangunan desa nelayan, penguatan energi domestik, hingga program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Kadin, program-program tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik dan melibatkan pelaku usaha nasional.

Anindya menegaskan Kadin akan terus menjadi mitra pemerintah yang konstruktif dalam mendukung kebijakan yang memperkuat ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

"Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5). (ANT/RHU)