Parpol Mulai Jualan Nama Prabowo untuk 2029, Hasil Survei CELIOS Malah Tunjukkan 55 Persen Pemilih Enggan Memilihnya Kembali

JAKARTA, AFU.ID — Mesin politik partai mulai menyala menjelang Pemlihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2029 mendatang. Manuver-manuver verbal mulai bertebaran, salah satunya soal siapa kandidat yang bakal diusung untuk maju. Nama Prabowo Subianto pun mulai menjadi "barang" dagangan yang dikerek naik partai-partai politik. Terbaru, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai terbaru yang secara terbuka mendeklarasikan dukungan penuh bagi Prabowo untuk maju kembali pada Pilpres 2029. Waketum PKB Faisol Riza menyatakan partainya mendukung hingga 1.000 persen pencalonan Prabowo untuk periode kedua.

"PKB mendukung 100 persen atau bahkan 1.000 persen pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai capres 2029, karena memang beliau sangat layak kembali memimpin Indonesia untuk dua periode," kata Faisol, Senin (12/10/2026).

Faisol menilai selama dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo, berbagai program kerakyatan seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa merah putih, hingga sekolah rakyat telah terealisasi dengan baik kendati masih menghadapi sejumlah kendala. Ia bahkan meminta agar Prabowo tidak ciut nyali menduga rakyat sudah tidak lagi mendukungnya. "Jangan sampai beliau berpikiran rakyat sudah tidak mendukung. Padahal, rakyat mendukung beliau untuk maju kembali memimpin Indonesia," ujar Faisol.

Sebelum PKB, Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia telah lebih dulu menyatakan sikap serupa. Doli menyebut Golkar sudah mengantongi satu nama capres untuk 2029 yakni Prabowo. "Standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," kata Doli.

Sementara, terkait posisi calon wakil presiden, Golkar, kata Doli, masih menunggu dinamika jelang pendaftaran. "Kenapa tidak sekaligus calon wakil presidennya? Pertama, waktu itu saya jelaskan, untuk penetapan atau penentuan penetapan calon wakil presiden itu selalu nanti biasanya menjelang-menjelang, pendaftaran capres dan cawapres," katanya.

Menanggapi manuver tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan apresiasi dan menyebut arus bawah kader internal partai juga menuntut hal yang sama. Sugiat menyebut, terkait pemilihan cawapres, tentunya nanti menjadi kewenangan Prabowo pada menit-menit akhir. Dia belum bisa memastikan siapa sosok yang tepat.

"Tapi memang kalau di mekanisme di internal Gerindra terkait dengan pilpres itu menjadi kewenangan mutlak Pak Prabowo lah kan. Siapa nanti calon wakil presidennya dan keputusan-keputusan strategis lainnya," ujarnya. "Kami memberi kewenangan penuh kepada Pak Prabowo yang memutuskan sebagai ketua umum DPP sekaligus ketua Dewan Pembina. Prinsipnya kami tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo," tambahnya.

Lebih lanjut, Sugiat menyebut kini partainya masih fokus dalam pemerintahan. "Tapi kalau sekarang, instruksi yang diberikan kepada kami adalah mengawal, mendukung, dan mensukseskan program-program prioritas Pak Prabowo terkait dengan kesejahteraan rakyat, terkait dengan hayat hidup rakyat," katanya.

Kendati partai-partai koalisi mulai gencar "jualan" wacana dua periode, data dari riset CELIOS justru menunjukkan anomali elektoral yang tajam. Dalam laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis secara virtual pada Minggu (11/10/2026), CELIOS mengungkapkan, sebanyak 55 persen responden yang merupakan pemilih Prabowo pada Pilpres 2024 justru menyatakan tidak akan memilihnya kembali jika pemilihan umum diadakan saat ini.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memaparkan, keretakan dukungan tersebut linier dengan rendahnya skor evaluasi kinerja pemerintah. Berdasarkan expert judgement dari para ahli, kinerja Presiden Prabowo hanya mendapatkan skor 2,8 dari skala 10, sementara dari masyarakat umum berada di angka 4,6. Riset yang melibatkan 1.122 responden itu juga menyoroti beban psikologis publik akibat dinamika kebijakan.

Sebanyak 75 persen responden mengaku merasa stres akibat kebijakan pemerintah, dan 67 persen lainnya menyatakan stres dipicu oleh perilaku serta gaya kepemimpinan Presiden. Kontras antara klaim keberhasilan partai politik pendukung dan rapor merah tingkat kepuasan publik ini memperlihatkan adanya jurang lebar antara elite kekuasaan dengan realitas sosio-ekonomi yang dirasakan masyarakat di lapangan. (MAR)