55 Persen Voters 02 Kapok dan Stres dengan Kinerja Prabowo, Gerindra: Laporan CELIOS Tak Berdasar dan Dramatis

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 55 persen responden yang memilih Prabowo Subianto atau Voters 02 pada Pilpres 2024 menyatakan tidak akan memilihnya kembali jika pemilihan umum digelar saat ini. Temuan tersebut dikeluarkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis secara virtual pada Minggu (11/10/2026).

Riset yang melibatkan 1.122 responden itu juga memberikan penilaian rendah terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan penilaian para ahli atau expert judgement, kinerja Presiden Prabowo memperoleh skor 2,8 dari 10, sedangkan penilaian masyarakat umum mencapai 4,6. Perbedaan skor tersebut memperlihatkan hasil evaluasi dari dua kelompok yang digunakan CELIOS dalam mengukur kinerja pemerintah.

CELIOS juga merekam bagaimana tekanan psikologis yang dirasakan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan kepemimpinan Prabowo. Sebanyak 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah, sedangkan 67 persen lainnya menyatakan stres dipicu perilaku dan gaya kepemimpinan Presiden. Temuan ini menjadi bagian dari kritik CELIOS terhadap arah kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Selain evaluasi kinerja dan persepsi publik, laporan CELIOS membahas sejumlah persoalan lain, mulai dari beban bunga utang, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Laporan tersebut juga mengusulkan penggunaan indikator kesejahteraan yang lebih luas, pajak kekayaan bagi kelompok superkaya, dan evaluasi program Kopdes Merah-Putih. Sejumlah rekomendasi itu kemudian menjadi sasaran kritik Gerindra karena dinilai tidak mempertimbangkan secara tepat kebutuhan pembangunan dan kondisi ekonomi nasional.

Respons Panas Gerindra atas Temuan CELIOS

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyebut, laporan CELIOS memuat tuduhan yang tidak disertai bukti dan mempertanyakan dasar penilaiannya terhadap pemerintah. “Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima,” ujar Sugiat dalam keterangan tertulis. Ia juga mempersoalkan penggunaan hasil survei dan penilaian kelompok yang disebut sebagai “Kabinet Bayangan” sebagai tolok ukur utama kinerja pemerintahan justru mengalihkan kerja nyata pemerintahan Prabowo yang setiap hari turun ke masyarakat.