Jakarta, AFU.ID — Analisis politik terkini mengungkap fakta menarik di balik posisi PDIP Perjuangan sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Meski secara kelembagaan berada di luar kekuasaan, basis konstituen dan sejumlah kader partai berlogo banteng moncong putih itu justru menunjukkan dukungan kuat terhadap program-program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prajitno, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan pada April-Mei 2025 dengan 1.200 responden di 38 provinsi, mayoritas pemilih PDIP justru mendukung program-program prioritas pemerintah.
"Pemilih PDIP itu mayoritas mereka mendukung program MBG, mendukung program Koperasi Desa Merah Putih," ungkap Adi dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Data survei menunjukkan bahwa basis konstituen PDIP, mereka yang merasa dekat dengan PDIP atau memilih PDIP pada Pemilu 2024, sekitar 60 persen mendukung dan puas dengan program-program pemerintah. Bahkan untuk program pemberantasan korupsi, sekitar 56 persen basis konstituen PDIP merasa puas dan mendukung program tersebut.
"PDIP oposisi itu kan hanya kelihatan 1-2 orang aja yang speak-up ke publik. Tapi secara institusional, secara kelembagaan, PDIP gak oposisi," tegas Adi. "Mana coba ada anggota dewan dari PDIP yang diorkestrasi misalnya menolak program MBG? Gak ada."
Dukungan terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya terlihat dari basis konstituen, tetapi juga dari pernyataan resmi fraksi PDIP di DPR. Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2025, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto secara terbuka memuji sejumlah konsep program pemerintahan.
"Kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu pertama, itu yang menjadi hulunya. Dari konsep Danantara, konsep Koperasi Desa Merah Putih, dan menghidupkan MBG," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Utut mengibaratkan hulu kebijakan sudah bagus, meskipun proses dan pelaksanaannya perlu diperhalus. "Yang penting hulunya udah bener. Ini unit proses dan prosesornya diperhalus sehingga goal-nya nanti bahwa sosialisme yang lebih baik, sosialisme ala Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat," ujarnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Edy Wuryanto, juga mengapresiasi program MBG. "MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi," ujarnya. Politikus PDI-P itu mengakui program MBG telah berhasil menjangkau 35 juta penerima manfaat walaupun belum setahun penuh berjalan. Namun ia juga mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh terkait kualitas dan keamanan pangan.
Hasil survei Litbang Kompas periode 4-10 Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan pendukung PDIP terhadap kinerja Prabowo mencapai 74,3 persen. Sementara survei Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menyebutkan 75,1 persen konstituen atau pemilih PDIP di Pemilu 2024 puas dengan kinerja Presiden Prabowo.
Bahkan, angka kepuasan pemilih PDIP ini melampaui tingkat kepuasan pemilih PAN (74,6 persen) dan PKS (69,7 persen) terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.
Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap politik elite dan basis konstituen PDIP. Adi menilai bahwa kritik terhadap program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih mungkin hanya pada level elit, tapi pada level konstituen mereka, konstituen itu dianggap adalah orang yang merasa dekat dengan PDIP atau orang yang merasa memilih PDIP di 2024.
“Kita tanya ke mereka program satu persatu program pemerintah: sekitar 60 persen mendukung dan puas," kata Adi. Fakta ini memperkuat posisi PDIP sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan, namun tetap memiliki konstituen yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan populis pemerintahan saat ini. (EER)