JAKARTA, AFU.ID — Percakapan politik kembali menemukan titik refleksinya dalam episode terbaru Akbar Faizal Uncensored. Menghadirkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, diskusi mengalir dari sejarah hingga arah masa depan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia—dan satu hal ditegaskan: NU bukan partai politik.
Di hadapan Akbar Faizal, Gus Yahya mengakui persepsi publik yang kerap menempatkan Nahdlatul Ulama dalam orbit politik. Ia tak menampik, sejarah panjang dan dinamika nasional membuat NU selalu dilihat sebagai faktor politik.
“Masih seperti itu sampai sekarang,” ujarnya lugas.
Namun bagi Gus Yahya, persoalan tidak boleh berhenti pada label tersebut. Ia mengajak melihat perubahan zaman: Indonesia telah bertransformasi, begitu pula NU. Dalam lanskap politik hari ini, menurutnya, peran organisasi keagamaan harus ditempatkan secara proporsional.
Ia membandingkan era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan kondisi saat ini. Pada masa itu, kata dia, lembaga-lembaga politik mengalami disfungsi—partai dan parlemen tak sepenuhnya mampu menyalurkan aspirasi publik. Dalam situasi itulah Gus Dur tampil sebagai “kanal alternatif” suara rakyat.
Kini, situasinya berbeda. Sistem politik dinilai lebih terbuka, bahkan cenderung liberal, dengan partai dan lembaga politik memiliki ruang serta kedaulatan yang lebih kuat.
“Kalau ada isu politik, tanya partai dulu. Itu domainnya partai,” kata Gus Yahya, setengah berseloroh namun sarat makna.
Pernyataan itu sekaligus menjadi garis batas yang ingin ia tegaskan: NU tidak seharusnya mengambil alih fungsi partai politik. Justru sebaliknya, partai-partai itulah yang perlu diperkuat agar demokrasi berjalan sehat.
Meski begitu, realitas di lapangan tak bisa diabaikan. Banyak kader NU yang aktif dan piawai di dunia politik. Tradisi panjang organisasi ini melahirkan aktor-aktor politik dengan kapasitas kuat—yang mampu membaca peluang dan bergerak lincah dalam berbagai situasi.
Namun Gus Yahya menegaskan, manuver tersebut bukanlah desain organisasi.
“Itu kapasitas personal, bukan agenda struktural,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kecurigaan sebagian pihak yang menilai NU memainkan strategi politik tersembunyi. Bagi Gus Yahya, tidak ada skema organisasi yang secara sengaja mendorong dominasi politik tersebut.
Di tengah tarik-menarik persepsi antara agama dan politik, sikap PBNU di bawah kepemimpinannya mencoba berdiri di garis tengah: menjaga jarak, tanpa kehilangan relevansi.
Percakapan di AFU itu bukan sekadar dialog, melainkan penegasan arah—bahwa di era baru, NU ingin tetap menjadi kekuatan moral, bukan mesin politik. (*)
