JAKARTA, AFU.ID - Ketua Umum Yahya Cholil Staquf akhirnya buka suara soal isu lama yang terus berulang: tudingan kedekatan politik dalam proses terpilihnya ia di Muktamar NU. Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Gus Yahya menepis anggapan bahwa dirinya didorong kekuasaan, termasuk oleh Joko Widodo.
Ia mengaku, sebelum muktamar berlangsung, justru hampir tak pernah berinteraksi dengan Jokowi dalam konteks politik NU. “Saya tidak tahu bagaimana Pak Jokowi dianggap berada di belakang saya,” ujarnya lugas.
Alih-alih bicara soal dukungan politik, Gus Yahya menegaskan sejak awal ia datang dengan agenda yang lebih struktural: membenahi arah organisasi. Ia menyebut pencalonannya sebagai “melamar kerja”, dengan misi utama transformasi, repositioning, dan penguatan peran internasional NU.
Salah satu langkah paling mencolok adalah garis demarkasi tegas antara Nahdlatul Ulama dan partai politik. Ia mengakui, ini bukan keputusan populer, bahkan memicu “pertarungan internal” yang tak terhindarkan.
Selama ini, relasi NU dan politik kerap dianggap terlalu lekat. Gus Yahya mencoba memutus pola itu. Salah satunya dengan aturan tegas: pengurus NU tidak boleh merangkap jabatan di partai politik, bahkan harus sudah lepas setahun sebelum masuk struktur.
“NU tidak boleh mengincar pemanjaan dari kekuasaan,” katanya. Menurutnya, jika organisasi terlalu terseret politik praktis, justru berisiko mengecilkan peran NU sendiri.
Ia juga mengingatkan bahaya jika organisasi keagamaan terlalu terkonsolidasi dalam satu arah politik. Gus Yahya menyinggung contoh di India, di mana dominasi identitas kelompok bisa berujung diskriminasi terhadap minoritas.
Di sisi lain, ia tak menampik bahwa perubahan selalu memantik resistensi. Upaya transformasi yang ia jalankan disebutnya sebagai proses yang “pasti melewati pertarungan”.
Isu sensitif lain ikut disentuh: kasus yang menimpa adiknya, Yaqut Cholil Qoumas. Gus Yahya memilih menjaga jarak. Ia menegaskan tidak akan menggunakan posisi Ketua Umum PBNU untuk intervensi.
“Kalau saya pakai NU untuk urusan itu, NU yang akan tercederai,” tegasnya.
Sikap itu sekaligus mempertegas garis yang sedang ia bangun: organisasi harus berdiri di atas kepentingan yang lebih besar, bukan terseret urusan personal maupun kekuasaan.
Menjelang kemungkinan muktamar berikutnya, Gus Yahya memberi sinyal belum selesai. Ia mengibaratkan janjinya sebagai “utang” yang harus dituntaskan.
Jika belum lunas, ia siap meminta waktu lagi. (*)
