JAKARTA, AFU.ID - Prabowonomics—sebutan bagi paham statisme ekonomi khas Presiden Prabowo-menjadi pembahasan panas di koran terbitan Australis, The Australian. Dalam edisi yang terbit 31 Juli lalu tersebut, The Australian membahas tema "Bagaimana Pesona Prabowonomics Pudar", yang ditulis oleh Amanda Hodge, koresponden mereka untuk Asia Tenggara.
Tulisan tersebut mengambil pasak berita terkait pengunduran Gubernur BI Perry Warjiyo. Tulisan tersebut dibuka dengan ucapan Prabowo yang mengatakan ekonomi bukanlah ilmu gaib dan prinsip-prinsip mengelola kekayaan suatu negara tidak lebih rumit daripada mengelola warung kopi di lingkungan sekitar. "Ekonomi itu sederhana," demikian ungkapan Prabowo yang dikutip The Australian.
Namun justru perkataan tersebut menurut The Australians, menjadi momen kejatuhan (Marie Antoinette moment-demikian ditulis The Australian) bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, pernyataan tersebut diungkapkan saat perekonomian Indonesia terus dilanda situasi buruk dari satu minggu ke minggu berikutnya dalam beberapa bulan terakhir.
"Rupiah merosot 8 persen dan telah menembus batas psikologis 18.000 per dolar AS sebanyak 13 kali sejak Juni, meskipun ada empat kali kenaikan suku bunga secara berturut-turut — termasuk satu kali kenaikan di luar jadwal resmi — untuk membantu menstabilkannya. Harga pangan melonjak dan lebih dari 30.000 lapangan kerja lenyap pada paruh pertama tahun 2026," demikian tulis The Australian.
Media yang didirikan pada tahun 1964 itu juga mengulas, asar saham Indonesia dinyatakan sebagai salah satu yang berkinerja terburuk di dunia tahun ini dan sangat tidak transparan. Hal tersebut mendorong MSCI memperingatkan bahwa mereka dapat menurunkan statusnya dari "emerging market" (pasar berkembang) menjadi "frontier" pada bulan November jika tidak ada perbaikan kinerja.
Puncaknya, tulis The Australian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendadak mengundurkan diri dua tahun sebelum masa jabatan keduanya berakhir. Pengunduran Perry ini membuat pasar dan mata uang semakin terpuruk di tengah kekhawatiran bahwa pemerintahan Prabowo melemahkan lembaga-lembaga yang menjadi landasan kepercayaan terhadap perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini.
Kondisi tersebut kemudian berimbas pada popularitas Prabowo. Angka jajak pendapat yang dirilis kemudian menunjukkan popularitas Prabowo anjlok drastis. Dari puncaknya sebesar 80 persen sembilan bulan lalu, survei oleh Saiful Mujani Research yang dirilis pada hari Senin (25/7/2026) mengungkapkan popularitasnya turun menjadi hanya 51,1 persen, sementara jajak pendapat kedua oleh Indikator yang kredibel pada hari Rabu menunjukkannya lebih rendah lagi, yaitu di angka 49,5 persen.
"Angka-angka buruk ini mencerminkan meningkatnya frustrasi pemilih terhadap inflasi bahan pangan yang berkepanjangan, kenaikan harga bahan bakar, program-program pemerintah berbiaya besar yang sulit ditanggung negara — seperti program makan gratis — serta merosotnya kepercayaan atas kemampuannya memandu perekonomian melewati situasi global yang sulit," papar The Australian.
Lunturnya Prabowonomics
The Australian menulis, meski kondisi perekonomian memburuk, namun angka-angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil ekonomi Indonesia yang sebenarnya tidak berada dalam bahaya kehancuran, meskipun sering dibandingkan dengan krisis keuangan Asia 1997-98 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan mendiang diktator Soeharto.
"Tingkat utangnya masih terkendali, sektor perbankannya lebih kuat, cadangan devisanya lebih besar, dan nilai tukar mata uangnya lebih fleksibel," tegas The Australian.
Yang bermasalah, kata media tersebut, adalah hilangnya kepercayaan pasar pada kemampuan Presiden mengelola perekonomian. "Namun terlepas dari semua jaminan Presiden, kepercayaan terhadap kemampuannya mengelola ekonomi telah merosot tajam," demikian tulis The Australian.
Kemampuan mengelola ekonomi yang diragukan itu, dicontohkan The Australian, adalah ketika Kamar Dagang dan Industri (KADIN) China di Indonesia mengirimkan surat terbuka yang mengeluhkan: "regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, dan bahkan korupsi serta pemerasan oleh pejabat yang berwenang".
"Masalah-masalah ini telah mengganggu operasi bisnis normal secara serius, merusak kepercayaan investasi jangka panjang secara langsung, dan menyebabkan kekhawatiran meluas di antara perusahaan-perusahaan berinvestasi China," bunyi surat tersebut.
The Australian juga menyoroti kerapnya muncul kebijakan baru yang dirancang untuk menegaskan kembali kendali otoritas pusat yang lebih besar atas sumber daya dan aset Indonesia, salah satunya adalah pendirian Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai pengendali tunggal ekspor komoditas. Inilah yang disebut sebagai Prabowonomics—sebutan bagi paham statisme ekonomi khas sang Presiden— yang bertujuan untuk mendorong Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 dengan mengambil kendali lebih besar atas sumber dayanya dan memastikan kekayaan alamnya menyejahterakan warganya sendiri terlebih dahulu.
Namun hal tersebut, sebenarnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang melulu negatif oleh media tersebut. "Hal itu bukanlah ambisi yang tidak masuk akal bagi negara berkembang dengan lonjakan usia muda yang besar, dan merupakan hal yang didukung penuh oleh Australia mengingat potensi dampak positifnya yang jelas," demikian tulis The Australian.
Hanya saja, menurut The Australian, pendekatan nasionalisme ekonomi atau statisme ini, akan sangat berisiko jika tidak diimbangi dengan kepastian hukum, transparansi pasar, dan independensi lembaga keuangan seperti Bank Indonesia. Australia sendiri dikatakan berkepentingan atas stabilitas ekonomi Indonesia karena dampak limpahan (trickle-down effect) ekonomi dan perdagangan di kawasan Indo-Pasifik. The Australian sendiri menuliskan harapan agar pemerintah dapat menyeimbangkan antara agenda populisme (seperti program makan gratis dan penguasaan sumber daya) dengan reformasi struktural untuk mengembalikan kepercayaan investor domestik maupun asing.
MAR
