Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
KKP RI Gelontorkan Rp13,73 Triliun untuk 6 Program Prioritas 2027, Hasil Jadi Taruhan
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Menteri KP RI, Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi IV DPR RI, yakni Titiek Soeharto. (Foto: KKP RI)
JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) menetapkan enam program prioritas pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Yang mana, porsinya mencapai Rp13,73 triliun atau 82,45% dari pagu anggaran kementerian sebesar Rp16,65 triliun. Porsi anggaran itu menjadi indikator kuatnya konsentrasi belanja pada agenda prioritas nasional.
Menteri KP RI, Sakti Wahyu Trenggono memastikan keenam program prioritas tersebut mengarah pada tiga tujuan utama. Pertama adalah mempercepat kedaulatan pangan nasional yang berbasis pangan biru. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Enam program prioritas KKP RI pada 2027 nanti mencakup pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi, dengan target 5.000 lokasi pada 2029. Kemudian revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa sekitar 5.500 hektare, dengan sasaran sekitar 14.000 hektare pada 2029. Ketiga, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas sekitar 2.000 hektare.
Berikutnya, Sakti Wahyu Trenggono bersama jajarannya akan menjalankan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik di 10.000 lokasi, dengan target mencapai 40.000 lokasi pada 2029. KKP RI juga menargetkan 950 unit kapal ikan menjalani modernisasi dari target 4.582 unit pada 2029 mendatang. Terakhir atau yang keenam, pembangunan pergaraman nasional seluas sekitar 2.000 hektare untuk mendukung swasembada garam.
Menteri Trenggono menyampaikan, keenam program prioritas KKP RI TA 2027 tersebut berasal dari Direktif Presiden Prabowo Subianto. Yang mana, Kepala Negara menginginkan keterlibatan aktif dalam mendukung sasaran pembangunan nasional dan kedaulatan pangan nasional. “Penugasan ini menjadi bagian dari upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan target pembangunan nasional,” ungkapnya dikutip Afu.id dari website KKP RI, Rabu (30/9/2026).
Dengan skala tersebut, KKP RI menyatakan pelaksanaan program mengedepankan perencanaan, sinergi lintas sektor, dan prinsip penganggaran berorientasi hasil. Menteri Trenggono juga berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. “Semua ini demi terwujudnya laut yang sehat serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” tuturnya.
Capaian dan Akuntabilitas Uji 6 Program Prioritas KKP RI TA 2027
Sebagai informasi, pagu KKP RI TA 2027 tetap sebesar Rp16,65 triliun dengan Rp13,73 triliun atau 82,45% untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional/Direktif Presiden. Termasuk pula alokasi untuk program prioritas ekonomi biru serta tugas, fungsi, dan pelayanan publik. Komposisi itu menempatkan sebagian besar anggaran kementerian pada agenda yang mempunyai target pembangunan langsung.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Titiek Soeharto menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran tersebut. Ia berpesan kepada Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya untuk menggunakannya secara baik, transparan, akuntabel, terukur, serta tepat sasaran dan waktu. “Mengingat anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia,” ujarnya.
Komisi IV DPR lantas mengharapkan seluruh program dan kegiatan KKP RI terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Hal itu sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi antara kedua belah pihak sebagai mitra kerja dalam mendukung kebijakan Pemerintah RI. Di antaranya meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan.
Oleh karenanya, ukuran keberhasilan enam program prioritas KKP RI TA 2027 tak berhenti pada besarnya anggaran atau jumlah lokasi, hektare, dan kapal yang menjadi target. Realisasi fisik, ketepatan penerima manfaat, dampak terhadap nelayan dan masyarakat pesisir, serta pertanggungjawaban setiap rupiah anggaran akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Sebab pada akhirnya, rakyat akan melihat apakah konsentrasi belanja tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi sektor kelautan dan perikanan atau tidak? (ADR)
