JAKARTA, AFU.ID - Kasus keracunan massal yang bermula dari paket Makan Bergizi Gratis (MBG) olahan SPPG Kalitengah, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan berbagai media terkemuka internasional. Mereka menyoroti rapuhnya tata kelola, standar keamanan pangan, hingga beban trauma psikologis yang dialami para korban anak. Stasiun televisi asal Korea Selatan OBS, membedah tragedi Sidoarjo dan rentetan kasus di wilayah lain sebagai bukti telanjang dari bobroknya sistem pengawasan serta manajemen pelaksanaan yang dinilai "amatiran".
OBS menyebut program megah yang dirancang untuk puluhan juta anak ini justru berubah menjadi krisis dalam negeri akibat lemahnya kendali mutu. "Tanpa adanya mekanisme kontrol yang presisi, program berskala raksasa ini rentan berujung pada penderitaan korban massal dan berisiko besar menjadi proyek pemborosan anggaran negara," demikian komentar OBS, dikutip Kamis (3/9/2026).
Sementara itu, media global terkemuka lainnya seperti BBC dan The Independent menempatkan "Tragedi Sidoarjo" sebagai bagian dari benang merah krisis nasional MBG. BBC menyoroti, insiden di Jawa Timur terjadi di tengah lonjakan ribuan kasus serupa di Jawa Barat dan wilayah lain, yang bahkan mencatat gejala-gejala klinis yang tak biasa pada korban anak, seperti sesak napas akut.
BBC juga mengangkat kegelisahan para ahli terkait besarnya alokasi anggaran program—yang diperkirakan mencapai US$28 miliar. "Program ini sangat rentan ditumpangi risiko tata kelola dan potensi korupsi jika pengawasan di tingkat dapur (SPPG) dilakukan secara ceroboh," ulas BBC.
Sedangkan The Independent menyoroti kontras yang tajam antara pembelaan pejabat otoritas, yang mengklaim angka keracunan masih terhitung kecil dibandingkan miliaran porsi yang telah disalurkan, dengan fakta lapangan di fasilitas kesehatan. Media Inggris tersebut menggambarkan kepanikan dan penderitaan anak-anak yang menangis kesakitan di rumah sakit.
The Independent juga mengutip desakan keras dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pengamat pendidikan yang meminta Presiden untuk segera menghentikan sementara (suspend) seluruh operasional program MBG secara nasional demi keselamatan jiwa anak-anak di atas kepentingan politik. "Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh. Keselamatan anak harus ditempatkan di atas tujuan politik pemerintah," tulis The Independent mengutip Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.
Selain dari JPPI, The Independent juga mengutip pernyataan Diah Saminarsih, CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Diah turut mendesak penghentian program dari sudut pandang Kesehatan. "Jumlah kasus yang sebenarnya diyakini jauh lebih besar karena banyak pihak enggan melaporkan apa yang terjadi. Kami mendesak program ini dihentikan demi alasan Kesehatan," kutip The Independent.
Sebelumnya, kantor berita Reuters mengomentari besarnya korban keracunan MBG. Reuters, menurunkan berita berjudul "Over 1,000 Indonesians sick from school meals in more food poisoning outbreaks" (Lebih dari 1.000 Anak Indonesia Sakit Akibat Makanan Sekolah dalam Gelombang Wabah Keracunan Makanan Lainnya). Reuters menguraikan kegagalan teknis di lapangan.
Dalam laporan mendalamnya, Reuters menyoroti bagaimana fasilitas dapur penyedia makanan terpaksa mengolah hidangan sejak malam atau dini hari akibat kendala jarak distribusi yang jauh dari lokasi sekolah. Praktik memasak yang terlalu awal, ditambah kesalahan fatal pembungkusan saat makanan masih panas, dinilai menjadi pemicu utama cepat basinya hidangan sebelum sampai ke tangan siswa.
Reuters dalam laporannya secara khusus juga menggarisbawahi dampak emosional dan trauma mendalam yang kini mengintai para pelajar serta orang tua. Mengutip kesaksian seorang siswa yang mengalami mual hebat dan pusing setengah jam usai menyantap makanan sekolah, Reuters menangkap adanya penolakan keras dari tingkat tapak.
Trauma ini melahirkan desakan dari para orang tua yang kini melarang anak-anak mereka menyentuh paket makanan gratis tersebut. Mereka juga mendesak pemerintah mengevaluasi total manajemen pengelola sebelum rasa percaya masyarakat benar-benar runtuh. (MAR)
