Fire Walk dalam Orientasi Calon Pegawai BPJS, Apa Relevansinya dengan Pelayanan Publik?

JAKARTA, AFU.ID — Latihan berjalan tanpa alas kaki di atas bara api yang diikuti calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menuai kritik karena dinilai berisiko dan tidak berkaitan langsung dengan tugas pelayanan jaminan sosial. Rekaman kegiatan itu memperlihatkan para peserta melintasi bara sambil meneriakkan yel-yel. Video tersebut kemudian menyebar luas dan memicu pertanyaan mengenai standar keselamatan dalam proses orientasi pegawai.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Orientasi Pengenalan Karakter (OPK) bagi calon pegawai baru BPJS Ketenagakerjaan. Manajemen menjelaskan fire walk hanya menjadi salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, bukan materi utama maupun kewajiban peserta. Metode itu diklaim bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, dan ketangguhan mental sebelum peserta menjalankan tugas pelayanan.

Klaim tersebut belum menjawab keterkaitan langsung antara kemampuan berjalan di atas bara dan kompetensi yang dibutuhkan pegawai lembaga pelayanan publik. Posisi yang dibuka dalam rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan 2026 antara lain Customer Service Officer dan Account Representative Perwakilan. Kedua posisi itu berkaitan erat dengan pelayanan peserta, komunikasi, pengelolaan administrasi, serta perluasan kepesertaan pekerja.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai metode tersebut tidak memiliki urgensi bagi calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (31/7/26). Menurutnya, pelatihan pegawai seharusnya diarahkan pada peningkatan kompetensi, pemahaman regulasi, profesionalisme, dan kemampuan memberikan pelayanan kepada peserta. “Tentunya tidak ada urgensinya pada saat mereka bekerja di BPJS TK,” kata Timboel.

Timboel juga mempertanyakan aspek keselamatan karena peserta diminta berhadapan langsung dengan sumber panas yang berpotensi menyebabkan cedera. Kritik itu menjadi paradoks bagi BPJS Ketenagakerjaan yang salah satu tugasnya mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). “Saya kira pelatihan tersebut berisiko besar terhadap calon pekerja,” ujarnya.

Selain risiko keselamatan, penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut turut dipersoalkan. Timboel menilai dana operasional yang berasal dari pengelolaan iuran pekerja dan pemberi kerja seharusnya digunakan secara efektif untuk membentuk pegawai yang mampu meningkatkan mutu pelayanan. Ia meminta direksi menjelaskan biaya, dasar pemilihan metode, penyelenggara, standar operasional prosedur, dan mitigasi risiko yang diterapkan dalam kegiatan itu.

Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan besarnya cakupan peserta yang harus dikelola. Hingga akhir 2025, lembaga itu mencatat 69,31 juta tenaga kerja terdaftar, dengan 48,65 juta peserta aktif melalui 875.641 pemberi kerja. Aplikasi Jamsostek Mobile juga telah digunakan oleh 33,68 juta orang sehingga kompetensi pelayanan digital, pengelolaan data, komunikasi, dan penyelesaian masalah menjadi kebutuhan penting bagi pegawai.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri menetapkan perluasan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan kredibilitas sebagai prioritas organisasi periode 2026–2031. Fokus tersebut mencakup percepatan perlindungan pekerja informal, transformasi layanan digital, keakuratan data, serta tata kelola dana yang akuntabel. Arah strategis itu membuat relevansi pelatihan fisik ekstrem terhadap kebutuhan kerja pegawai semakin layak dipertanyakan.

Rekaman yang beredar juga memperlihatkan sejumlah pendamping mengenakan pakaian bermotif loreng di sekitar lokasi kegiatan. Namun, identitas pendamping, lokasi pelaksanaan, prosedur keselamatan, dan ada atau tidaknya peserta yang mengalami cedera belum dijelaskan secara terbuka. Transparansi diperlukan untuk memastikan orientasi pegawai tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga menghormati keselamatan peserta dan menggunakan anggaran secara bertanggung jawab. (RHU)