AFU.ID - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong pemerintah agar kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur secara lebih terukur. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Aher menilai penerapan WFH merupakan langkah adaptasi birokrasi di era digital. Namun, ia menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas untuk memastikan produktivitas ASN tidak berkurang meski tidak berada di kantor.
“WFH itu boleh saja sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kinerja tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Aher saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 1 April 2026.
Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa orientasi utama birokrasi adalah pelayanan. Oleh karena itu, skema kerja fleksibel harus dirancang untuk menjamin kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
“Jangan sampai fleksibilitas kerja justru berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan. Masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan yang optimal,” tegas Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut.
Lebih lanjut, Aher menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Hal ini dianggap krusial agar ASN tetap menjalankan tugas secara profesional dan disiplin.
“Perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk indikator kinerja yang terukur. Dengan begitu, WFH tidak menjadi celah untuk menurunkan disiplin,” tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala untuk melihat efektivitas kebijakan tersebut di lapangan. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi apakah WFH benar-benar meningkatkan kinerja atau justru sebaliknya.
Meski memberikan catatan kritis, Aher memandang WFH sebagai peluang untuk mendorong transformasi birokrasi yang lebih modern. Dengan dukungan teknologi, sistem kerja ini diharapkan meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas.
“Kalau dikelola dengan baik, WFH bisa menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih efisien dan berbasis teknologi,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Aher menegaskan kembali perlunya keseimbangan antara fleksibilitas dan tanggung jawab.
“Intinya, fleksibilitas boleh, tapi kinerja harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (*)
