JAKARTA, AFU.ID - Nada suara itu terdengar tenang, tapi muatannya berat. Dalam satu sesi panjang di kanal Akbar Faizal Uncensored, Muhaimin Iskandar tak sekadar menjawab—ia membuka dapur kebijakan yang selama ini kerap dipertanyakan publik: benarkah bantuan sosial bisa lepas dari politisasi?
Pertanyaan Akbar Faizal langsung menusuk. Bagaimana publik bisa yakin bantuan negara tidak lagi dijadikan alat politik, terutama menjelang pemilu—momen ketika bantuan sering dituding hanya mengalir ke kantong-kantong elektoral tertentu?
Jawaban Muhaimin bertumpu pada satu kata kunci: data.
Ia merujuk pada implementasi kebijakan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikunci melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Menurutnya, inilah fondasi yang selama puluhan tahun gagal diwujudkan. “Semua kementerian sekarang harus merujuk pada satu data,” tegasnya. Tak ada lagi ruang untuk interpretasi liar atau permainan data sektoral.
Di balik layar, koordinasi lintas kementerian disebut telah digelar. Lebih dari 30 menteri duduk bersama, mencocokkan data, memeriksa celah, dan memastikan bahwa setiap rupiah bantuan mengarah pada penerima yang tepat. Masih ada kekurangan, diakui Muhaimin, tetapi arah perbaikan disebut sudah “on track”.
Namun inti perubahan bukan berhenti pada data tunggal. Tahap berikutnya adalah digitalisasi. Negara sedang bergerak menuju sistem di mana bantuan sosial cukup diakses dengan satu identitas: NIK. Sebuah konsep yang, jika berhasil, akan memangkas birokrasi sekaligus mempersempit ruang manipulasi.
“Ke depan, semua layanan negara akan ke sana,” kata Muhaimin, menggambarkan arah kebijakan yang menyerupai single identity system seperti di negara maju.
Meski demikian, realitas belum sepenuhnya rapi. Akbar Faizal menyinggung masih adanya kementerian yang belum sepenuhnya sinkron. Muhaimin tak menampik. Ia menyebut sebagian besar persoalan tersisa ada di program subsidi dan bantuan sektoral yang sedang dalam proses penyesuaian.
Di titik ini, diskusi bergeser dari teknis ke etika. Negara, kata Muhaimin, belum memiliki anggaran untuk menjangkau seluruh warga. Karena itu, yang paling krusial bukan hanya besar anggaran, tetapi ketepatan sasaran. Salah sasaran, sekecil apa pun, adalah bentuk kegagalan.
Ia bahkan menyinggung fenomena lama: orang yang tidak berhak justru menerima bantuan. Sebuah ironi yang, menurutnya, sering kali berakar dari manipulasi data.
Percakapan itu berakhir tanpa tepuk tangan, tapi menyisakan satu garis tegas: jika sistem data tunggal benar-benar berjalan, maka politisasi bansos akan kehilangan pijakan utamanya.
Namun pertanyaan besarnya belum benar-benar selesai—bukan lagi soal apakah sistem ini bisa dibangun, melainkan apakah ia akan konsisten dijaga ketika kepentingan politik kembali mengetuk pintu kekuasaan. (*)
