JAKARTA, AFU.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk kebutuhan kegiatan statistik pada 2027. Permintaan tersebut disampaikan ketika kualitas data desil masyarakat yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial justru masih mendapat sorotan DPR. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pagu anggaran BPS yang tercantum dalam Nota Keuangan 2027 belum mencukupi seluruh kebutuhan lembaganya agar dapat menjalankan tugas secara optimal. "Yang teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal," kata Amalia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (2/9/2026).
Dalam Nota Keuangan 2027, BPS mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp6,4 triliun. Namun, menurut Amalia, masih terdapat sejumlah program prioritas yang belum tercakup dalam pagu tersebut sehingga membutuhkan tambahan anggaran. Dari total tambahan Rp1,473 triliun yang diajukan, sekitar Rp546 miliar diperuntukkan bagi kebutuhan dukungan manajemen. Sementara Rp926 miliar lainnya dialokasikan untuk kegiatan statistik. Amalia menjelaskan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk membiayai sejumlah kegiatan statistik pada 2027, salah satunya pemutakhiran Survei Biaya Hidup dan pola konsumsi masyarakat.
Survei tersebut akan menjadi basis penimbang dalam penghitungan inflasi. BPS berencana melakukan survei tersebut di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 2027. "Dengan begitu nantinya kami bisa menghadirkan inflasi untuk tidak hanya 38 provinsi tetapi juga untuk 514 kabupaten/kota," ujar Amalia. BPS juga menyebut terdapat sejumlah survei penting yang telah jatuh tempo dan membutuhkan pemutakhiran. Kebutuhan pembiayaan untuk berbagai kegiatan tersebut menjadi salah satu alasan BPS mengajukan tambahan anggaran.
Selain kebutuhan statistik, BPS meminta perhatian terhadap kondisi sejumlah kantor di daerah. Amalia mengatakan banyak kantor BPS mengalami kerusakan parah sehingga membutuhkan perbaikan. "Saat ini banyak kantor-kantor BPS yang sudah rusak parah dan harus kami lakukan perbaikan," katanya. Menurutnya, sebagian kantor tersebut bahkan sudah tidak layak digunakan sebagai tempat bekerja pegawai BPS di daerah. "Kantor-kantor ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di daerah dan ini harus kami berikan atensi khusus," imbuhnya.
Di sisi lain, dalam rapat yang sama, persoalan kualitas data desil masyarakat turut menjadi sorotan Komisi X DPR RI. Data tersebut berkaitan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah sebagai basis dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan sosial. Anggota Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta BPS segera memperbaiki data desil yang dinilai masih memiliki banyak ketidaksesuaian.
DPR memberikan waktu maksimal dua minggu untuk menyelesaikan perbaikan setelah masyarakat mengajukan sanggah melalui kanal yang disediakan BPS. "Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI," kata Hadrian.
Menurut Hadrian, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala agar kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercatat dalam DTSEN tidak tertinggal dari kondisi sebenarnya. Persoalan muncul ketika masyarakat menemukan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Karena itu, DPR meminta mekanisme sanggah yang telah disediakan BPS tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi diikuti dengan perbaikan data dalam waktu yang cepat. Hadrian menilai perbaikan tersebut penting agar data desil dapat menggambarkan profil masyarakat secara lebih akurat. Ketepatan data pada akhirnya akan menentukan apakah bantuan sosial diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang memenuhi kriteria sebagai penerima. (EER)
