JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan Barat untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah. Langkah tersebut menjadi perhatian setelah luas karhutla di provinsi itu sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai lebih dari 38 ribu hektare. Prabowo tiba di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Sabtu sekitar pukul 10.50 WIB. Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden langsung menuju Lanud Supadio untuk melakukan patroli udara menggunakan helikopter. Dari udara, Prabowo memantau sejumlah lokasi yang terdampak karhutla sekaligus melihat titik-titik yang membutuhkan penanganan segera.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden sehari sebelumnya kepada jajaran TNI dan Polri untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Dalam arahannya, Prabowo meminta pimpinan TNI dan Polri turun langsung ke daerah terdampak. Mereka juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Presiden juga membagi tugas penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan kepada jajaran TNI dan Polri. Untuk Kalimantan Barat, Panglima TNI dan Kapolri ditugaskan memimpin upaya penanganan bersama pemerintah daerah. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Kapolri dan sejumlah pejabat terkait. Patroli udara menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karena pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi lapangan secara langsung, termasuk memantau wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Langkah cepat dari Istana ini menjadi penting mengingat skala kebakaran di Kalimantan Barat sudah cukup besar. Berdasarkan data BPBD Kalbar, luas karhutla sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektare. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar, mencapai 12.443 hektare. Berikutnya Kubu Raya dengan 8.614 hektare, Mempawah 6.144 hektare, dan Sambas 2.318 hektare. Sejumlah wilayah tersebut juga menjadi penyumbang asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan beberapa kabupaten mengalami kebakaran cukup parah dan signifikan dalam menyumbangkan asap. Selain Ketapang, Kubu Raya dan Mempawah, Kabupaten Sambas juga menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian. Persoalan menjadi lebih rumit karena sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Karakteristik gambut membuat api tidak hanya menyebar di permukaan, tetapi dapat bertahan di bawah tanah dan kembali muncul setelah terlihat padam. Kondisi ini membuat proses pemadaman membutuhkan waktu, personel, peralatan dan pemantauan berkelanjutan.
Pemprov Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari apel kesiapsiagaan, patroli darat terpadu hingga pengerahan personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, Brigade Karhutla UPT KPH, perusahaan, Masyarakat Peduli Api dan desa tangguh bencana. Pemerintah pusat melalui BNPB juga memberikan dukungan berupa helikopter patroli dan water bombing. Selain pemadaman dari udara, operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sejak April 2026 untuk membantu mengurangi potensi kebakaran dan mempercepat penanganan ketika kondisi atmosfer memungkinkan.
Namun, operasi modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan setiap saat. Pelaksanaannya bergantung pada kondisi atmosfer serta ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyemaian. Keterlibatan langsung Presiden Prabowo di lapangan sekaligus menguji seberapa efektif koordinasi pemerintah pusat, TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana berskala luas. Pola ini berbeda dengan tantangan penanganan banjir dan longsor yang sebelumnya menjadi sorotan di sejumlah wilayah Sumatera, ketika kecepatan respons, koordinasi antarlembaga dan kesiapan menghadapi bencana menjadi perhatian publik.
Kini, publik menunggu apakah pola komando langsung dari Istana dalam penanganan karhutla Kalimantan Barat mampu menghasilkan respons yang lebih cepat, terukur dan efektif. Sebab, dengan luas kebakaran yang telah menembus 38 ribu hektare, persoalan karhutla bukan hanya soal memadamkan api, tetapi juga mencegah munculnya titik api baru serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. BPBD Kalbar bersama pemerintah pusat dan unsur terkait terus mengoptimalkan patroli darat dan udara, pemantauan titik panas, pemadaman serta operasi modifikasi cuaca. Efektivitas langkah tersebut akan menjadi penentu apakah pemerintah mampu mencegah karhutla meluas sekaligus memastikan dampak asap terhadap masyarakat dapat ditekan. (EER)
