Bukan Sekadar Data, Ini Soal Nasib Negara: Rieke–Akbar Bongkar Akar Masalah yang Tak Viral tapi Vital

AFU.ID — Percakapan di Akbar Faizal Uncensored bersama Rieke Diah Pitaloka berjalan tenang, tapi isinya seperti alarm panjang tentang satu hal yang sering diremehkan: data.

Di tengah obrolan, Akbar Faizal sengaja membiarkan Rieke menjelaskan panjang lebar. Bukan tanpa alasan. Ia ingin menunjukkan kepada publik bahwa para pendiri bangsa dulu sudah berpikir jauh melampaui zamannya—sementara hari ini, negara justru tersandung pada hal paling mendasar.

“Kadang kalau baca arsip itu, kita malah malu,” kata Rieke, lirih.

Masalahnya bukan sekadar teknis. Data yang amburadul, menurutnya, telah menjelma menjadi sumber kekacauan sistemik—dari kebijakan yang tak tepat sasaran, hingga potensi kebocoran anggaran dalam skala besar.

Dalam diskusi itu, satu gambaran sederhana tapi tajam disodorkan: bagaimana mungkin negara bisa menentukan jumlah polisi, tentara, dokter, atau bahkan distribusi alat kesehatan jika basis datanya tidak akurat?

“Kalau datanya jelas, semuanya terukur. Pembelian alat, distribusi tenaga, sampai kebijakan desa,” ujar Rieke.

Ia menyinggung ironi yang kerap terjadi—alat kesehatan canggih dikirim ke daerah tanpa listrik, atau program yang sekadar “dibeli” tanpa pernah benar-benar digunakan. Semua bermuara pada satu hal: data yang tidak presisi.

Bagi Akbar, ini bukan isu populer. Tidak viral. Tapi justru di situlah letak bahayanya.

“Untuk sesuatu yang besar, tidak harus selalu menarik,” katanya.

Percakapan kemudian mengerucut pada urgensi satu hal: kedaulatan data. Di tengah era digital dan globalisasi, data bukan lagi sekadar angka—melainkan fondasi kekuasaan, ekonomi, bahkan kedaulatan negara.

Rieke menegaskan, negara harus punya kendali penuh atas data strategis, termasuk sumber daya alam. Ia menyinggung kasus ketimpangan data ekspor yang pernah mencuat—di mana angka yang dicatat berbeda jauh dengan data negara penerima.

“Kalau kita tidak punya data yang bisa dipertanggungjawabkan, semua jadi asumsi. Lalu jadi politis,” tegasnya.

Di titik ini, percakapan berubah menjadi refleksi. Bukan hanya soal undang-undang yang sedang digodok, tetapi tentang keseriusan bernegara.

Akbar menutup dengan nada yang lebih dalam dari sekadar diskusi podcast.

“Bernegara itu butuh keseriusan. Kita tidak boleh membiasakan diri mengulang kesalahan. Karena harganya bukan ratusan juta—tapi ratusan triliun.”

Pesannya sederhana, tapi menggigit: jika data tak segera dibenahi, maka negara akan terus berjalan dalam kabut—dan di dalam kabut itu, terlalu banyak yang bisa hilang tanpa disadari. (bs)