AFU.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran sebesar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan penggunaan EO merupakan kebutuhan strategis di masa awal pembentukan lembaga.
Menurut Dadan, BGN saat ini masih berada dalam tahap pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Kondisi tersebut membuat sumber daya internal belum sepenuhnya siap untuk menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.
“Sebagai lembaga baru, kami masih membangun fondasi organisasi. Karena itu, belum semua kebutuhan kegiatan bisa ditangani secara internal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, peran EO tidak sekadar menyelenggarakan acara seremonial, tetapi juga mencakup perencanaan, koordinasi vendor, hingga mitigasi risiko operasional. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat waktu.
Selain itu, penggunaan EO disebut dapat meningkatkan kerapihan administrasi dan akuntabilitas keuangan. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara lebih sistematis.
“Ini justru memudahkan proses audit dan pengawasan, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa kegiatan yang ditangani EO juga menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Termasuk di dalamnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan untuk meningkatkan standar keamanan pangan.
Menurutnya, kualitas penyelenggaraan menjadi kunci agar pesan program pemerintah dapat tersampaikan secara efektif dan berdampak luas kepada masyarakat.
“EO berperan memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dikemas secara menarik dan tepat sasaran,” tambahnya.
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga terkait.
“EO ini menjadi solusi jembatan agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” pungkasnya. (*)
