Risiko Politik Jika Dadan Hindayana Tetap Pegang Kendali BGN

Jakarta, AFU.ID — Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya pada Selasa (2/6/2026), setelah kurang lebih menjabat selama 1,5 tahun, terhitung sejak Agustus 2024.

Penggantinya adalah Nanik Sudaryati Deyang. Istana menyebut, pencopotan Dadan karena ada masalah kedisiplinan, penerapan SOP, tata kelola, dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alasan itu memang sulit dibantah. Isu keracunan massal, anggaran boros hingga Rp113 miliar untuk event & motor, pernyataan kontroversial Dadan sudah jamak diketahui publik. Namun, di balik pencopotan itu, ada alasan lain yang tidak bisa ditoleransi terus-menerus.

Dadan adalah seorang pakar entomologi (ilmu serangga) dari Institut Pertanian Bogor yang berfokus pada disiplin Proteksi Tanaman. Lalu melanjutkan studinya di Jerman untuk jenjang S2 dan S3. Karier akademisnya berfokus di bidang pertanian dan hama moncer.

Dan kesimpulannya, Dadan bukan seorang yang akrab dengan urusan gizi. Bukan ahli gizi klinis, nutrisi masyarakat, supply chain pangan skala nasional, atau manajemen program publik berskala triliunan. Ini adalah mismatch kompetensi, dan untuk urusan yang menyangkut hajat ratusan juta manusia, kompetensi teknis menjadi penting.

Mengapa kompetensi menjadi penting? MBG bukan program "makan siang biasa". Ini program flagship Prabowo, yang menyedot APBN hingga Rp71 triliun per tahun. Dengan target penerima siswa, balita, ibu hamil/menyusui.

Ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman mendalam dalam urusan rantai pasok komoditas, pengelolaan massa, pengawasan keamanan pangan, hingga manajemen manusia, yang harus dilakukan setiap hari.

Seorang entomolog seperti Dadan mungkin bagus untuk inovasi protein alternatif (serangga), tapi untuk konteks MBG, dirinya terbukti gagal total dalam manajemen risiko operasional dan komunikasi publik.

Kasus keracunan berulang yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, bukan soal kelalaian, tapi sebuah kegagalan sistemik yang menyangkut pengawasan dan standar yang seharusnya menjadi core competence kepemimpinan.

Prabowo, dengan latar belakang militer dan bisnis yang sangat disiplin pada eksekusi, rasanya memang tidak berlebihan jika harus melakukan langkah tegas. Sebelum bara yang terus menyala ini membakar semua rumah yang dibangun selama 1,5 tahun ini.

Harga Politik yang Terlalu Besar

Tagline "generasi emas" dan "Indonesia maju", bukan hanya urusan elektabilitas, tetapi sebuah upaya Prabowo untuk menjaga legacynya. Dan itu, menurut hemat Istana, bisa diraih lewat pemenuhan gizi yang merata.

Jika MBG mendapat penilaian buruk terus-menerus di mata publik, maka pertaruhannya adalah masa depan Prabowo itu sendiri. Keracunan massal berulang menciptakan trauma publik. Ini langsung menyentuh ibu-ibu dan anak sekolah, kelompok yang sangat sensitif secara emosional dan elektoral.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ribuan korban keracunan hingga September 2025, dengan banyak kasus berulang yang menciptakan "trauma berat pada siswa". Banyak wali murid dan guru menyatakan anak-anak mengalami ketakutan makan MBG.

Ketika ada persoalan yang sistemik seperti ini, Dadan seharusnya berupaya meluruskan narasi publik. Tetapi, langkah yang diambil justru sebaliknya, memperkeruh suasana.

Dadan yang dinilai tidak peka dengan isu yang berkembang. Dia malah membalas persoalan dengan klaim-klaim sepihak, bahwa program ini terus dibenahi. Atau malah menyodorkan wacana baru seperti MBG di Saudi, hingga dirinya menyebut "keracunan masih wajar".

Di era media sosial, di mana narasi lebih cepat dari wacana, sepertinya Prabowo tahu citra masa depan anak bangsa yang sehat itu tidak boleh dihancurkan begitu saja oleh keteledoran seorang Dadan.

Pencopotan ini adalah damage control strategis, supaya tidak mencoreng Istana lebih dalam lagi. Menggantinya dengan Nanik, yang punya latar belakang komunikasi, media, dan pernah di tim pemenangan Prabowo, menunjukkan Prabowo sedang berupaya memperbaiki citra.

Tak kalah penting, dugaan pemborosan dan tata kelola yang buruk membuat publik melemparkan kecurigaan lebih dalam. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melapor ke KPK terkait pengadaan sertifikasi halal 2025 oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ada dua orang yang terlapor, yaitu, Kepala BGN dan penyedia layanan PT BKI, dari Persero.

"Potensi kerugian negara sekitar Rp 49,5 miliar dari tata kelola yang bermasalah terkait dengan pengadaan sertifikasi jasa halal ini," kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, kepada wartawan di KPK, Kamis (7/5/2026).

Setelah Dadan dicopot, dan hanya berselang beberapa jam, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor BGN, Dadan langsung diangkut.

"Benar, melakukan penggeledahan di kantor BGN," ucap Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum (Plh Kapuspenkum) Kejagung, Mochamad Jeffry, Rabu (3/6/2026).

Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum memberi keterangan lebih lanjut mengenai penggeledahan itu, namun berembus dugaan bahwa ini terkait kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dadan belum tentu bersalah, tetapi seorang ilmuwan yang moncer di bidangnya itu terbukti tidak kompeten dalam mengelola program papan atas Prabowo. (EER)