Plot Twist Ijazah SMA Gibran: Terbukti Tak Pernah Ada, Hanya Secarik Suket

JAKARTA, AFU.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan, pada putusan yang dibacakan Selasa, (6/10/2026). Permohonan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dalam sidang putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam rangkaian persidangan ini, pemohon berhasil membuktikan di depan majelis bahwa Gibran Rakabuming raka tak pernah memiliki ijazah SMA, selain hanya selembar Surat Keterangan (Suket) penyetaraan yang diberikan oleh Kemendikdasmen. Surat itu tidak mengandung kata "Awarded to" atau "Certified to" yang bermakna telah menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan secara komplit.

Namun meski mengakui bukti-bukti pemohon, MK menolak materi permohonan. Dalil yang dikemukakan majelis yang terdiri dari 9 orang hakim itu, bahwa pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (legal standing) yang sah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2024, pihak yang memiliki hak atau kedudukan hukum untuk menggugat sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon kontestan pemilu.

Sementara itu, para pemohon dalam kasus ini merupakan organisasi masyarakat sipil, purnawirawan, dan individu (termasuk Denny Indrayana), sehingga MK menilai mereka tidak memenuhi syarat formal tersebut. Selain itu perkara pemilu bukan wewenang MK secara substansial. MK menegaskan bahwa penilaian serta pengujian keabsahan administratif dan keterpenuhan syarat calon presiden/wakil presiden secara substansi merupakan ranah lembaga lain yang berwenang, seperti Bawaslu atau PTUN pada masa tahapan pemilu, bukan setelah pelantikan.

Karena Gibran Rakabuming Raka sudah resmi dilantik dan menjabat sebagai Wakil Presiden, tuntutan untuk membatalkan pelantikan atau mendiskualifikasinya dinilai KPU dan MK sudah masuk ke dalam ranah pemakzulan (impeachment). Mekanisme pemberhentian presiden/wakil presiden yang sedang menjabat diatur secara ketat oleh Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang prosesnya harus diinisiasi terlebih dahulu melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan melalui sengketa hasil pemilu di MK.

Salah satu penggugat, Bonatua Silalahi mengaku menghormati putusan MK tersebut. Pihaknya memahami posisi tersebut dan menganggap hasil di MK merupakan kemajuan penting bagi demokrasi Indonesia, di mana kepalsuan ijazah yang selama ini ditutupi telah terungkap. "Ini langkah penting bagi kami, bahwa langkah Gibran ke depan telah tertutup dalam pemilu," katanya kepada Afu.id. (MJR)

(MJR)