Akbar Faizal Pertanyakan Dominasi TNI di Ruang Sipil, Prabowo: Realitas Lapangan Berbeda

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto mengakui kekhawatiran masyarakat terhadap kehadiran TNI di ruang sipil. Menurutnya, itu adalah kekhawatiran yang wajar. Namun, realitas di lapangan justru sebaliknya, kehadiran TNI dibutuhkan. Hal itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan jurnalis senior Akbar Faizal dalam program Presiden Prabowo Subianto Menjawab yang tayang di podcast Akbar Faizal Uncensored, Jumat (18/9/2026).

Akbar sebelumnya menyoroti kegamangan di ruang publik terkait dominannya kehadiran TNI di ruang sipil yang ditandai dengan adanya sejumlah Kodam baru, rencana pembentukan batalion, hingga kenaikan anggaran pertahanan yang disebut mencapai sekitar Rp187 triliun. "Terjadi kegamangan dan kekhawatiran di ruang publik, terutama di masyarakat civil society, menyangkut dominannya kehadiran TNI pada ruang-ruang sipil," kata Akbar.

Menjawab pertanyaan itu, Prabowo mengatakan kehadiran personel TNI di daerah dibutuhkan terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana dan kebakaran hutan. Batalion-batalion teritorial pembangunan dapat menjadi first response ketika terjadi bencana. Dia mencontohkan kehadiran tentara di lokasi bencana dengan cepat. Terkait penambahan batalyon baru itu disesuaikan dengan luas wilayah Indonesia yang memiliki 514 kabupaten. Sebelumnya, Indonesia hanya punya sekitar 140, yang terdiri dari batalyon organik TNI dan batalyon manuver.

Menurutnya, minimnya jumlah batalyon itu, mengakibatkan ketidakhadiran pasukan di banyak wilayah. Sehingga, banyak aktivitas pelanggaran hukum terjadi. Termasuk illegal logging, illegal mining, dan perkebunan ilegal. Akibatnya, banyak hutan lindung yang diubah menjadi kebun sawit tanpa pengawasan yang memadai. "Jadi menurut saya ini adalah keterpaksaan kita karena wilayah kita besar, jumlah penduduk kita besar," kata Prabowo.

Rasio Tentara dan Anggaran Pertahanan

Prabowo juga menjelaskan kebutuhan pertahanan dari sisi rasio jumlah tentara terhadap penduduk. Ia menyebut terdapat benchmark internasional yang menempatkan rasio tentara sekitar 1 persen dari jumlah penduduk untuk negara yang ingin memiliki tingkat keamanan tertentu. Idealnya, raiso itu berada di angka 1% dari jumlah penduduk Indonesia, yang menghasilkan jumlah tentara sebanyak 2,9 juta personil

Faktanya, anggaran pertahanan Indonesia selama puluhan tahun relatif kecil, yakni sekitar 0,9 persen dari produk domestik bruto (GDP), dan disebut belum mencapai 2 persen. Ia membandingkannya dengan Singapura yang disebut mengalokasikan lebih dari 3 persen GDP untuk pertahanan. "Singapura yang hanya pulau kecil, tapi dia menilik kemerdekaan dia begitu penting. Dia tidak mau didominasi oleh negara lain," kata Prabowo.

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia berbeda karena memiliki sekitar 17.000 pulau. Aktivitas kapal asing di wilayah perairan Indonesia juga disebut sangat tinggi. "Kapal asing masuk dan keluar, dan setiap malam ada puluhan ribu kapal asing di laut Indonesia," ujarnya. Kondisi tersebut membuat pengawasan wilayah menjadi tantangan tersendiri. "Katanya ambil ikan, kita juga tidak tahu apakah dia masukin narkoba, apa dia masukin senjata," ucapnya. Penambahan jumlah personil itu juga selaras dengan konsep pertahanan keamanan rakyat semesta atau Hankamrata. "Kita tidak mau ganggu orang lain, tapi kita harus jaga diri kita. Terutama kita harus jaga kekayaan alam kita," kata Prabowo. (EER)

Saksikan episode lengkap perbincangan Akbar Faizal dengan Presiden Prabowo Subianto di podcast Akbar Faizal Uncensored agar mendapatkan informasi lengkapnya