JAKARTA AFU.ID — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditangguhkan atau dihentikan sementara (suspend) dalam rangka pengawasan dan perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"SPPG-SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum daftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Dadan menambahkan pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Saat ini terdapat sekitar 1.780 SPPG yang dihentikan sementara dari total 26.800 unit. Namun, angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan.
"Jadi sangat dinamis, sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," ucap Dadan.
Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.
"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita satupun enggak boleh ada masalah, karena itu menyangkut anak-anak kita, pemerintah tentu terus berusaha," ucap Menko Pangan.
Zulkifli Hasan juga menegaskan penutupan 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar tersebut merupakan langkah perbaikan serius yang terus dilakukan pemerintah.
"Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi, kita sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," ujar Menko Zulkifli Hasan.
Ia mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.
"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di manapun berada, jika ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan.
(ANT/RAI)
