TB Hasanuddin Bongkar Mandeknya Reformasi Peradilan Militer, Kasus Sipil Harusnya Masuk Pengadilan Umum

JAKARTA, AFU.ID — Perdebatan soal penanganan hukum prajurit TNI kembali mengemuka dalam kanal Akbar Faizal Uncensored (AFU). Dalam diskusi bersama Letjen TNI (Purn) sekaligus Anggota DPR RI, TB Hasanuddin, isu penyiraman air keras oleh oknum prajurit terhadap warga sipil menjadi pintu masuk kritik tajam terhadap mandeknya reformasi peradilan militer.

Akbar Faizal menyoroti perbedaan tafsir hukum yang beredar di publik, termasuk pandangan mantan pejabat intelijen militer yang mengaitkan kasus tersebut dengan pasal koneksitas. Namun, TB Hasanuddin menegaskan, pendekatan itu tidak tepat jika seluruh pelaku berasal dari militer dan korban adalah warga sipil.

“Kalau pelakunya murni prajurit TNI dan korbannya sipil, itu masuk ranah pidana umum. Harusnya diadili di peradilan umum, bukan koneksitas,” ujar TB Hasanuddin.

Ia merujuk pada ketentuan dalam TAP MPR Nomor VII yang menegaskan pemisahan kewenangan peradilan. Prajurit TNI tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer, seperti desersi atau pelanggaran disiplin. Namun, untuk tindak pidana umum—termasuk kekerasan terhadap warga sipil—seharusnya masuk ke peradilan umum.

Meski aturan tersebut dinilai jelas, persoalan muncul pada implementasi. TB Hasanuddin menyebut pasal yang mengatur hal itu belum berjalan efektif karena revisi Undang-Undang Peradilan Militer tak kunjung tuntas.

“Masalahnya ada di situ. Secara aturan jelas, tapi secara praktik belum bisa dijalankan karena undang-undangnya belum direvisi,” katanya.

Ia mengungkapkan, wacana revisi sebenarnya sudah bergulir sejak awal 2000-an dan sempat dibahas intens pada periode 2009–2010. Namun, proses tersebut terhambat oleh faktor psikologis dan politik.

“Ada kekhawatiran kalau prajurit diperiksa oleh penyidik umum, dalam hal ini polisi. Ini soal gengsi dan kesiapan institusi,” ungkapnya.

Akibatnya, hingga kini sistem peradilan militer lama masih digunakan, meski dinilai tidak lagi relevan dengan semangat reformasi. Kondisi ini membuat penanganan kasus yang melibatkan prajurit dan warga sipil seringkali berada di wilayah abu-abu.

TB Hasanuddin menekankan, di negara modern, prinsipnya sederhana. Jika militer melakukan tindak pidana umum, maka harus diadili di peradilan umum.

“Di negara maju, itu sudah jelas. Militer yang melakukan kejahatan umum, ya masuk pengadilan umum. Titik,” tegasnya.

Diskusi ini juga menyinggung perlunya keberanian politik dari pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan revisi undang-undang tersebut. Tanpa langkah konkret, potensi ketidakpastian hukum akan terus berulang setiap kali kasus serupa muncul ke publik.

Akbar Faizal dalam penutup diskusi menegaskan, kegamangan narasi hukum justru memperkeruh kepercayaan publik. Ia menilai, kepastian hukum menjadi kunci agar masyarakat sipil merasa terlindungi dalam sistem yang adil dan transparan. (*)