TB Hasanuddin Soroti Arah TNI, Kasus Andrie Yunus Disebut Pukul Demokrasi

JAKARTA, AFU.ID — Diskusi dalam program Akbar Faizal Uncensored kembali memantik perhatian publik. Kali ini, anggota DPR RI sekaligus purnawirawan jenderal TNI, TB Hasanuddin, menyampaikan kritik terbuka terkait arah kebijakan TNI, sekaligus menyoroti kasus kekerasan yang menimpa Andrie Yunus.

Percakapan berlangsung serius. Isu yang diangkat bukan hanya soal insiden, tetapi juga menyentuh fondasi demokrasi dan profesionalisme militer. Akbar Faizal membuka diskusi dengan menyinggung kondisi Andrie Yunus yang disebut mengalami luka berat hingga kehilangan fungsi penglihatan pada salah satu mata, merujuk pada rilis bantuan hukum.

TB Hasanuddin menilai peristiwa tersebut tidak bisa dilihat sebagai kejadian biasa. Ia mengingatkan bahwa sejak era reformasi, TNI telah menempatkan diri secara profesional dengan kembali ke barak dan fokus pada tugas utama pertahanan negara. Namun, menurutnya, arah itu mulai bergeser.

“Sekarang ini lebih banyak melaksanakan semua tugas kecuali tugas pokok,” ujar TB Hasanuddin. Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam berbagai program non-militer seperti pengelolaan ekonomi desa hingga program makan bergizi gratis.

Ia juga mengkritik pembentukan batalyon teritorial pembangunan yang dinilai tidak sejalan dengan tantangan perang modern. Dalam pandangannya, ancaman ke depan lebih banyak berbasis teknologi seperti drone, rudal, dan sistem udara, bukan lagi pola konvensional berbasis jumlah personel besar.

“Kalau ancamannya perang modern, lalu dihadapi dengan kompi peternakan, kompi pertanian, itu jadi pertanyaan,” katanya.

Meski demikian, ia tidak menolak keterlibatan TNI dalam pembangunan. Namun, ia menekankan peran tersebut seharusnya bersifat mendukung, bukan menggantikan fungsi sipil. “TNI mendukung di belakang, bukan mengambil alih struktur sipil,” tegasnya.

Dalam konteks kasus Andrie Yunus, TB Hasanuddin menyoroti pentingnya tanggung jawab komando. Ia menegaskan prinsip dasar militer: kesalahan prajurit tetap menjadi tanggung jawab atasan.

“Di militer itu tidak ada prajurit yang salah, komandannya yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia bahkan mengingatkan praktik lama di tubuh TNI, di mana setiap pelanggaran prajurit akan berdampak pada atasan langsung hingga beberapa tingkat di atasnya. Menurutnya, mekanisme itu penting untuk menjaga kontrol dan disiplin.

Terkait dugaan motif dendam dalam kasus tersebut, TB Hasanuddin menilai penjelasan itu terlalu sederhana. Ia menilai, dalam struktur militer, potensi konflik internal seharusnya dapat terdeteksi lebih awal dan dicegah.

“Kalau memang ada dendam, itu pasti tercium di satuan. Harusnya bisa dicegah,” katanya.

Diskusi juga menyinggung kualitas demokrasi yang dinilai terdampak akibat peristiwa tersebut. TB Hasanuddin menyebut insiden kekerasan di luar mekanisme hukum sebagai kemunduran serius.

“Kalau sudah di luar hukum, itu barbar. Demokrasi kita bisa turun kualitasnya,” ujarnya.

Di akhir diskusi, Akbar Faizal menegaskan pentingnya menjaga ruang dialog publik sebagai bagian dari peradaban demokrasi. Ia juga mendorong pemerintah segera menutup celah hukum yang ada agar tidak memicu konflik serupa di masa depan.

Percakapan ini memperlihatkan satu hal: relasi sipil-militer, arah kebijakan pertahanan, dan penegakan hukum tetap menjadi isu krusial yang membutuhkan pengawasan publik secara konsisten. (*)