Krisis BBM Bali, Polisi Temukan Penimbunan Solar dan Pertalite, Dijual hingga Rp100 Ribu per Botol

JAKARTA, AFU.ID — Polda Bali menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penimbunan solar bersubsidi dan penyalahgunaan penjualan Pertalite di sejumlah wilayah Bali. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 300 liter solar bersubsidi serta berbagai barang bukti penjualan Pertalite yang diduga dijual kembali dengan harga mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000 per botol. Kasus ini terungkap di tengah krisis distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Pulau Dewata.

Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, mengatakan pengungkapan dilakukan oleh Polda Bali bersama jajaran Polresta Denpasar, Polres Buleleng, Polres Badung, dan Polres Gianyar. Menurut dia, para pelaku diduga memanfaatkan BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi, “Polda Bali dan jajaran tidak akan menoleransi segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan BBM yang disubsidi pemerintah. Tindakan tegas ini kami lakukan demi melindungi hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi tersebut,” kata Ariasandy, Jumat, (16/10/26).

Kasus penimbunan solar diungkap oleh Polda Bali di Kabupaten Tabanan. Polisi mengamankan seorang pria berinisial IMS (64) yang diduga membeli dan menimbun 300 liter solar bersubsidi. Solar tersebut diduga diperoleh dari SPBU dengan memanfaatkan kode batang kendaraan dan kode batang petani yang dimilikinya.

Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat pada 10 Oktober 2026 sekitar pukul 00.30 Wita. Petugas kemudian melakukan penindakan di sebuah lahan kosong yang berada di dekat SPBU 54.821.04 di Jalan Dr. Soekarno, Delod Peken, Tabanan. Dari hasil penyelidikan, solar yang dibeli dari SPBU tersebut ditampung dalam sejumlah jeriken dan diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry ST 100.

Polisi menduga BBM bersubsidi itu akan dijual kembali melalui warung milik IMS untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak awal 2026. Dari lokasi kejadian, petugas menyita 300 liter solar bersubsidi, satu unit mobil Suzuki Carry ST 100, 15 jeriken berkapasitas 35 liter, tiga jeriken kosong berkapasitas 30 liter, satu kode batang kendaraan, serta surat rekomendasi pembelian solar untuk pertanian.

Sementara itu, enam tersangka lainnya diamankan oleh jajaran Polres dan Polresta di sejumlah wilayah Bali. Mereka masing-masing berinisial F (31), PSAA (25), GAW (17), GR (31), U (27), dan IGRA (23). Seluruhnya diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan dan penjualan Pertalite dengan harga yang jauh di atas harga resmi.

Para tersangka diduga menjual Pertalite dalam botol berukuran 1,5 liter dengan harga antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per botol. Penjualan dilakukan melalui Facebook Marketplace, sementara transaksi dilakukan menggunakan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery (COD). Modus tersebut diduga memanfaatkan tingginya permintaan BBM di tengah kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah di Bali.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti berupa botol plastik berisi Pertalite, jeriken dan galon berisi BBM, kendaraan, uang tunai hasil penjualan, selang, tas, serta telepon seluler yang digunakan dalam transaksi. Polisi juga menemukan puluhan liter Pertalite yang telah dikemas dalam botol untuk diperjualbelikan kembali kepada masyarakat. Seluruh barang bukti kini diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini terungkap saat Bali sedang menghadapi gangguan distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU. Pemerintah daerah bersama PT Pertamina Patra Niaga bahkan memberlakukan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi, menambah armada mobil tangki, dan mempercepat distribusi pasokan guna mengurai antrean masyarakat.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Mereka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Ariasandy mengimbau masyarakat untuk tidak menyalahgunakan fasilitas pemerintah, termasuk kode batang pembelian BBM subsidi maupun surat rekomendasi bagi petani. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan dugaan penimbunan atau penyelewengan distribusi BBM bersubsidi. (RHU)