Klarifikasi Isu SCBD, Kuasa Hukum: Betrand Peto Dilaporkan Kasus Pelecehan, Rekannya Soal Penganiayaan

JAKARTA, AFU.ID — Tim kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan di klub malam SCBD, Nathaniel E. M. Hutagaol, meminta penyidik Polda Metro Jaya menangani dua laporan polisi yang melibat nama Betrand Peto (BP) dan rekannya secara profesional, transparan, serta objektif. Pihaknya menegaskan ada dua perkara hukum dengan terduga pelaku yang berbeda dalam insiden tersebut.

Nathaniel meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai keterlibatan para pihak. Berdasarkan berkas laporan tertanggal 12 September 2026, Betrand Peto dilaporkan atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap ANW. Sementara itu, dugaan penganiayaan terhadap korban lain berinisial DYP dilaporkan melibatkan rekan Betrand, seorang wanita berinisial WHA.

Peristiwa penganiayaan terhadap DYP dipicu oleh reaksi korban yang mendapati ANW diduga mengalami pelecehan seksual di area toilet ruang privat. Situasi tersebut berujung pada tindakan kekerasan fisik yang diduga dilakukan WHA terhadap DYP, yang mengakibatkan luka pada bagian hidung, leher, tangan, hingga luka robek di telinga akibat penarikan anting secara paksa.

Dalam keterangannya kepada awak media, tim kuasa hukum memperlihatkan sejumlah bukti foto luka fisik serta hasil pemeriksaan medis awal yang telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Penjelasan ini disampaikan untuk memisahkan secara tegas antara tuduhan pelecehan yang mengarah pada Betrand Peto dan dugaan tindak kekerasan fisik oleh WHA.

Tim kuasa hukum mendesak penyidik Polda Metro Jaya serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan perhatian penuh dan perlindungan hukum bagi kedua korban. Pihaknya berharap proses penegakan hukum berjalan tanpa terpengaruh oleh status sosial maupun popularitas figur publik yang dilaporkan.

Saat ini seluruh rangkaian laporan polisi tersebut telah memasuki tahap penyelidikan di Mapolda Metro Jaya. Penyidik dijadwalkan bakal melakukan pemeriksaan substantif terhadap ANW, DYP, serta mengumpulkan alat bukti guna menentukan pemenuhan unsur pidana dalam perkara tersebut. (RHU)