Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Disebut Berlangsung 8 Tahun Sejak 2018

JAKARTA, AFU.ID — Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah disebut berlangsung selama delapan tahun, terhitung sejak 2018 hingga 2026. Fakta itu terungkap dalam pertimbangan putusan praperadilan yang dibacakan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

Rentang waktu delapan tahun tersebut tercantum dalam surat penetapan tersangka TPPU terhadap Febrie. Selama periode itu, ia disangka memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan dari penanganan sejumlah perkara mega korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Di antaranya perkara PT Asabri, Jiwasraya, serta dugaan intervensi penyelesaian utang PT Cahaya Baja Sukses kepada PT Krakatau Niaga Indonesia.

Rentang waktu itu pula yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengesahkan penerapan dua rezim hukum pidana sekaligus dalam perkara ini. “Dengan demikian, tempus yang sedang disidik melintasi masa sebelum dan setelah KUHP Nasional berlaku,” kata Hakim Richard Edwin Basoeki dalam pertimbangannya pada putusan praperadilan nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Febrie mempersoalkan langkah Kejagung yang menjerat kliennya secara bersamaan menggunakan Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU serta Pasal 607 KUHP Nasional baru. Penggabungan dua ketentuan itu dinilai serampangan dan dianggap melanggar kewajiban penegak hukum untuk menerapkan aturan yang paling menguntungkan tersangka.

Hakim menolak dalil tersebut. Pasalnya, KUHP Nasional baru baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sementara dugaan perbuatan Febrie disebut telah dimulai sejak 2018, pencantuman kedua ketentuan dalam sprindik dinilai bukan berarti penyidik menerapkan dua ancaman pidana secara bersamaan.

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026, hakim menegaskan penentuan aturan yang lebih menguntungkan tersangka tidak bisa dilakukan secara parsial. Hakim menilai perbuatan tersangka perlu dipetakan terlebih dulu. Perbuatan mana yang terjadi sebelum dan sesudah 2 Januari 2026, bagaimana rumusan unsur pidana dalam ketentuan lama dan baru, serta ketentuan mana yang secara keseluruhan lebih menguntungkan bagi tersangka.

Hakim menyebut penilaian mengenai pasal mana yang pada akhirnya berlaku baru bisa dilakukan pada sidang pokok perkara. Sebelumnya, majelis hakim menolak permohonan praperadilan nomor 134 yang juga diajukan Febrie Adriansyah. Dalam pertimbangannya, hakim mengungkap adanya keterangan mengenai dugaan permintaan dan penyerahan uang senilai sekitar Rp40 miliar yang dikaitkan dengan perkara Jiwasraya dan ASABRI.

Hakim menyebut penyidik telah mengantongi keterangan saksi dan alat bukti sebelum melakukan penggeledahan terhadap Febrie. Bukti tersebut berkaitan dengan hubungan dan komunikasi Febrie dengan pihak-pihak yang terkait perkara Jiwasraya dan ASABRI. Selain itu, hakim mengungkap adanya keterangan mengenai permintaan sejumlah uang dan penyerahan Dolar Singapura dengan nilai setara sekitar Rp40 miliar.

Hakim menilai keterangan tersebut diperkuat dokumen, data transaksi, komunikasi, serta keterangan ahli. Bukti-bukti itu dinilai telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Febrie sebagai tersangka. "Telah terpenuhi ketentuan bukti permulaan yang cukup yakni harus dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025," pungkas hakim. (NAD)