JAKARTA, AFU.ID — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Survei itu menunjukkan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggandeng UMKM lokal, tetapi akses modal masih menjadi pekerjaan rumah.
Laporan tersebut disampaikan jajaran DEN yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (9/6/2026). Dalam pertemuan itu, hadir pula anggota DEN Septian Hario Seto, Mochammad Firman Hidayat, dan ekonom senior Chatib Basri.
Luhut mengatakan survei dilakukan di 800 titik pelaksanaan MBG. Ia menyebut survei itu disusun secara profesional untuk melihat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo di lapangan.
“Kami dipanggil oleh Presiden. Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan DEN mengenai pelaksanaan makan bergizi,” kata Luhut.
Anggota DEN sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, mengatakan 800 SPPG dipilih secara acak menggunakan sistem komputer. Titik survei tersebar di berbagai wilayah, termasuk Nias Selatan, Halmahera, dan Papua.
Menurut Seto, hasil survei menunjukkan 86,9 persen SPPG melibatkan sedikitnya satu UMKM sebagai pemasok bahan baku. Secara rata-rata, satu SPPG menggandeng tiga UMKM di sekitar lokasi layanan.
“Ini membuktikan program SPPG MBG tidak hanya mencapai tujuan perbaikan gizi, tetapi juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru,” ujar Seto.
DEN juga mencatat sekitar 64 persen hingga 65 persen UMKM pemasok berada di daerah yang sama dengan lokasi SPPG. Seto menyebut temuan itu menunjukkan pasokan tidak hanya ditarik dari perusahaan besar, tetapi juga melibatkan pelaku usaha lokal.
Selain rantai pasok, survei DEN juga mencatat hampir 99 persen tenaga kerja yang terserap di SPPG merupakan warga sekitar. Angka itu dipakai DEN untuk menunjukkan bahwa MBG ikut menggerakkan lapangan kerja lokal.
Namun, hasil survei tersebut juga menyisakan persoalan kapasitas UMKM. DEN menilai pelaku usaha yang masuk rantai pasok MBG masih membutuhkan bantuan permodalan agar mampu memenuhi permintaan bahan baku secara rutin.
Seto mengatakan modal kerja diperlukan agar UMKM bisa memasok lebih banyak SPPG. Permodalan juga dibutuhkan untuk memperluas jenis komoditas yang dapat disediakan pelaku usaha lokal.
“Jadi, mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak,” kata Seto.
Masalah modal menjadi titik penting karena MBG berjalan dalam skala besar dan membutuhkan pasokan harian yang stabil. Tanpa dukungan pembiayaan, UMKM lokal berisiko hanya menjadi pemasok kecil, sementara permintaan besar tetap diambil pelaku usaha yang lebih kuat modal.
Keterlibatan UMKM juga perlu dibaca bersama tata kelola rantai pasok. Semakin besar uang negara yang berputar dalam program MBG, semakin besar pula kebutuhan pengawasan terhadap pemilihan pemasok, kualitas bahan baku, dan ketepatan pembayaran kepada pelaku usaha kecil.
Dengan hasil survei tersebut, pemerintah mendapat data awal bahwa MBG mulai menggerakkan ekonomi lokal. Namun, pekerjaan berikutnya bukan lagi sekadar menghitung jumlah UMKM yang terlibat, melainkan memastikan mereka tidak kalah dalam rantai pasok yang dibiayai anggaran negara. (RHU)
