Selamat Menyicil 30 Tahun, Utang Whoosh Akhirnya Jadi Tanggungan Negara

JAKARTA, AFU.ID - Deru cepat kereta Whoosh tak lagi sekadar simbol modernitas. Di balik rel beton dan kecepatan tinggi itu, ada satu kenyataan yang kini tak bisa ditutup: utangnya masuk ke negara.

Ekonom dan analis kebijakan publik, Awalil Rizky, secara lugas membedah perubahan arah proyek ini. Pernyataan Rosan Roeslani yang menegaskan restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China akan ditangani Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi penanda jelas: ini bukan lagi urusan bisnis semata.

Padahal sejak awal, proyek ini dijual ke publik sebagai skema business to business—B2B. Tanpa APBN. Tanpa beban negara. Semua ditanggung korporasi. Itu narasi resminya.

Fakta bergerak ke arah berbeda.

Nilai proyek yang awalnya sekitar 7,2 miliar dolar AS membengkak menjadi 8,4 miliar dolar AS. Struktur pembiayaan pun sejak awal berat ke utang: 75 persen dari China Development Bank, sisanya dari konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang diisi PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PTPN.

Masalah muncul ketika biaya membengkak. Negara mulai masuk lewat penyertaan modal ke BUMN. Dari situ, garis pembatas antara bisnis dan negara mulai kabur.

“Ini sudah bukan murni B2B lagi,” kira-kira itu garis besar kritik Awalil.

Kini, dengan restrukturisasi ditarik ke Kementerian Keuangan, pergeseran itu jadi formal. Utang yang tadinya berada di ruang korporasi, bergerak masuk ke ruang fiskal. Artinya sederhana: negara ikut menanggung.

Perubahan lain juga terjadi di dalam konsorsium. PT Kereta Api Indonesia kini menjadi aktor dominan, menggantikan peran awal PT Wijaya Karya. Pergeseran ini tak sekadar teknis—ia mencerminkan bagaimana proyek ini terus disesuaikan untuk bertahan.

Angka paling krusial ada di depan: proyeksi pengembalian investasi 30 sampai 40 tahun. Sementara cicilan utang dan bunga berjalan setiap tahun, manfaat ekonominya masih menunggu waktu panjang.

Di sisi pemerintah, koordinasi lintas kementerian sudah berjalan, termasuk di bawah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Skema penyelesaian disebut sudah ada, tinggal diumumkan.

Tapi satu hal sudah terang sebelum pengumuman itu keluar: janji awal bahwa proyek ini tak membebani APBN kini tak lagi utuh.

Whoosh tetap melaju di atas relnya. Tapi beban yang mengikutinya kini ikut berpindah—dari korporasi ke negara, dari bisnis ke publik, dan dari janji jangka pendek ke tanggungan puluhan tahun ke depan. (*)