JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAPA UMKM di tengah masih kacaunya data pelaku usaha di daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan data UMKM antarorganisasi perangkat daerah masih sering berbeda. Kondisi itu menyulitkan pemerintah daerah dalam memberi pendampingan, mengurus perizinan, hingga membuka akses pasar bagi pelaku usaha.
“Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (22/5/2026).
Bima menyampaikan hal itu saat menghadiri peluncuran SAPA UMKM di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, perbedaan data membuat kebijakan pengembangan UMKM rawan tidak tepat sasaran. Padahal, karakter pelaku UMKM berbeda-beda dan membutuhkan pendekatan yang tidak sama.
“UMKM ini memang variannya beda-beda. Pendekatannya lain, ritmenya juga lain,” ujarnya.
Bima menilai SAPA UMKM dibutuhkan untuk menghadirkan basis data yang lebih terintegrasi dan bisa dipakai lintas pihak.
Namun, keberhasilan sistem itu bergantung pada keseriusan pemerintah daerah memperbarui data secara berkala.
Menurut Bima, kepala daerah menjadi pihak penting karena paling dekat dengan kondisi pelaku usaha di wilayah masing-masing.
Kemendagri menyatakan akan mengawal penggunaan SAPA UMKM agar tidak berhenti sebagai platform baru tanpa pembaruan data yang nyata.
“Kemendagri insyaallah mengawal ini. Kita pastikan kepala daerah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah,” kata Bima. (RHU)
