JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Pariwisata mengklaim program Desa Wisata telah memberi dampak positif terhadap pengembangan destinasi dan ekonomi masyarakat. Namun, data kinerja yang dipaparkan pemerintah masih bertumpu pada 50 desa wisata penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024, sementara total desa wisata yang tercatat mencapai 6.262 desa.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan program pengembangan desa wisata dilakukan melalui strategi bertahap sesuai tingkat perkembangan masing-masing desa.
“Program pengembangan desa wisata yang dijalankan melalui strategi intervensi yang terarah dan bertahap sesuai tingkat perkembangan masing-masing desa wisata agar dapat tumbuh secara berkelanjutan hingga mencapai kemandirian,” kata Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, (17/6/2026).
Widiyanti menyebut jumlah desa wisata yang terdata dalam platform Jejaring Desa Wisata atau JADESTA meningkat dari 6.148 desa pada 2025 menjadi 6.262 desa pada 2026. Angka itu tumbuh 1,85 persen.
Pemerintah juga memaparkan kinerja 50 desa wisata penerima ADWI 2024. Pada kelompok desa tersebut, total kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara meningkat 14,93 persen pada 2024, lalu kembali naik 44,81 persen pada 2025.
Total kunjungan dan perjalanan wisatawan di 50 desa wisata itu disebut mencapai lebih dari 2,3 juta pada 2025.
Dari sisi ekonomi, pendapatan sektor pariwisata pada 50 desa tersebut naik dari Rp38,48 miliar pada 2023 menjadi Rp46,05 miliar pada 2024. Pada 2025, pendapatan kembali meningkat menjadi Rp59,60 miliar.
Widiyanti mengatakan capaian tersebut menunjukkan pengembangan desa wisata ikut menggerakkan aktivitas pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Ia menilai peningkatan anggaran pariwisata bukan hanya kebutuhan kelembagaan, tetapi investasi untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia.
“Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi kami dalam menyusun kebijakan dan program kerja yang lebih tepat sasaran, berimbang, dan berdampak nyata,” kata Widiyanti.
Meski demikian, klaim keberhasilan program desa wisata perlu diuji dengan data yang lebih luas. Kinerja 50 desa penerima ADWI belum otomatis mewakili kondisi lebih dari 6.200 desa wisata yang tercatat dalam JADESTA.
Pemerintah perlu membuka data mengenai jumlah desa wisata yang benar-benar aktif, mandiri, memiliki kunjungan stabil, serta memberikan pendapatan langsung bagi warga. Tanpa data tersebut, keberhasilan program desa wisata berisiko hanya terlihat kuat pada desa unggulan, sementara ribuan desa lain belum tentu menikmati dampak ekonomi yang sama. (RHU)