APBN Defisit, Pemerintah Evaluasi MBG

JAKARTA, AFU.ID — Potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin melebar, membuat pemerintah putar otak melakukan berbagai penghematan. Anggaran yang memakan dana besar sepertu program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dievaluasi.

Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung mengatakan, keputusan pemerintah mengevaluasi program MBG, diperkirakan bisa menghemat APBN senilai Rp 1 triliun per hari. “Satu hari bisa irit Rp 1 triliun, empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp 4 triliun. Setahun bisa Rp 50 triliun kita menghemat,” terangnya, seperti dikutip Republika, Senin (27/4/2026).

Beberapa pola penghematan yang dilakukan, kata Juda adalah, program MBG yang diadakan pada masa liburan anak sekolah juga bakal dihilangkan. “Kalau dulu liburan tetap diberikan MBG, sekarang kita hapus. Jadi ini akan lebih baik,” ujarnya.

Juda menekankan, meski ada penghematan, kualitas MBG yang diberikan kepada siswa se-Indonesia dipastikan terjaga. Sehingga pemanfaatan anggaran pun bisa maksimal dan benar-benar berguna.

“Termasuk juga seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional), SPPG-SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tidak memberikan makan bergizi sesuai dengan standar-standar nutrisi, istilahnya SPPG nakal, itu diskors, dievaluasi dulu,” kata dia.

Diketahui, anggaran program MBG tahun 2026 yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni sebesar Rp 335 triliun. Targetnya bisa menjangkau sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.

Pembengkakan anggaran yang tadinya dipatok di angka Rp71 triliun ini kemudian memunculkan potensi defisit APBN 2026. Pasalnya, banyak asumsi APBN 2026 yang berubah akibat beragam kondisi makro yang terjadi. Di antaranya adalah dampak kenaikan harga energi, imbas eskalasi perang di Timur Tengah.

Jika tak diantisipasi, kata Juda, potensi defisit APBN akan semakin melebar. Dalam asumsi makro APBN 2026, Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sepanjang tahun yakni 70 dolar AS per barel, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar Rp 6.800 per liter, dan harga pertalite Rp 10.800 per liter. Dengan asumsi tersebut, defisit anggarannya adalah 2,68 persen.

Lantas, pada Maret 2026 konflik pecah di kawasan Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Harga ICP (Indonesia Crude Price) naik, bahkan bertengger di sekitar 100 dolar AS per barel. Menurut perhitungan Juda, rata-rata harga ICP selama Januari hingga akhir April 2026 menyentuh sekitar 79,80 dolar AS per barel.

Potensi defisit APBN 2026 memang bukan main-main. Proyeksi Fitch Ratings, sebuah lembaga pemeringkat internasional, defisit fiskal Indonesia bisa menyentuh 2,9% pada akhir 2026, mendekati batas suci UU Keuangan Negara sebesar 3%. Sementara pemerintah memprediksi defisit maksimal mencapai 2,7%.

Potensi itu terlihat dari laporan realisasi defisit Q1-2026, defisit APBN pada triwulan pertama 2026 sudah melebar ke 0,93% dari PDB. Ini angka yang cukup mengkhawatirkan untuk awal tahun. Ancaman terbesar defisit APBN 2026 memang datang dari subsidi energi. Dengan Rupiah di angka Rp 17.230-Rp 17.310 per Dolar AS dan harga minyak mentah mendekati US$110 per barel, beban kompensasi BBM dan listrik bisa membengkak di luar kontrol.

Di sisi lain, program MBG sudah berkembang bukan lagi sekadar program pilot. Skalanya kini masif dan menjadi jangkar belanja negara. Anggaran MBG melonjak drastis dari rencana awal Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun dalam APBN 2026.

Untuk memenuhi angka ini, pemerintah melakukan realokasi besar-besaran. Sekitar Rp223 triliun diambil dari jatah anggaran pendidikan lainnya untuk menambal pos MBG. Ini menimbulkan perdebatan tentang kualitas jangka panjang sektor pendidikan vs pemenuhan gizi jangka pendek.

Padahal dalam pelaksanannya, banyak kebocoran terjadi. Beberapa pos yang rawan adalah infrastruktur logistik yang tumpang tindih. Pemerintah malah memilih membangun dapur umum di setiap daerah tanpa mengoptimalkan fasilitas sekolah yang ada dianggap sebagai pemborosan investasi fisik.

Kemudian seperti dicatat Bloomberg Technoz, kecepatan eksekusi belanja MBG mencapai 21% di triwulan I-2026. Namun, tingginya biaya distribusi ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) membuat biaya per porsi menjadi jauh lebih mahal dibanding nilai gizinya sendiri.

Titik krusial lain dari program MBG adalah impor pangan. Saat Dolar AS perkasa (di atas Rp 17.000), impor pangan adalah "bunuh diri" ekonomi. Laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan, anggaran MBG memicu impor pangan masif terutama untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu. Meskipun prinsipnya menekankan pemberdayaan UMKM dan petani lokal, keterbatasan stok komoditas seperti susu dan daging sapi di dalam negeri memaksa opsi impor tetap

Laporan itu mengungkapkan, jika bahan baku (seperti susu bubuk atau gandum) masih bergantung pada impor saat Rupiah terdepresiasi 3,54%), maka anggaran Rp335 triliun tersebut akan tergerus oleh selisih kurs, bukan untuk menambah porsi gizi anak. Hal ini hanya akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan semakin menekan Rupiah.

Karena itu, kata Juda Agung, evaluasi MBG menjadi penting dilakukan. Ketika biaya subsidi membengkak, pemerintah harus mengevaluasi pengeluaran yang lain. Oleh sebab itu dilakukan refocusing atau penajaman. Pemerintah kata Juda, tetap melakukan proyek-proyek ataupun program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam.

MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan, sekarang dihilangkan. "Make sense kan? Lebih logic kan? Karena kalau Sabtu ada makanannya di sekolah, anak-anak kan harus datang ke sekolah. Atau kalau diberikan hari Jumat, juga harus bisa bertahan untuk makan besoknya. Jadi, Sabtu dihilangkan,” papar Juda.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan, pemanfaatan bahan baku pangan lokal untuk program MBG mampu menstabilkan harga sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional. "Bahan baku pangannya itu adalah dari lokal, yang pertama bisa menekan harga. Karena harga logistik itu cukup tinggi nanti bisa menekan berapa persen, jika dia mengambilnya dari pangan lokal, dan juga dengan pangan lokal itu nanti ekosistemnya akan terbangun," terang Nani, seperti dikutip Republika.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk memastikan pasokan pangan bagi program MBG tetap terjamin dengan mengedepankan sumber lokal. Penggunaan bahan baku lokal, kata Nani, menjadi strategi utama karena dapat menekan biaya logistik yang selama ini berkontribusi besar terhadap harga pangan.

"Dengan memanfaatkan produksi dari daerah sekitar, harga bahan pangan dinilai dapat ditekan secara signifikan," tegansya.

Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Rantai pasok tersebut katanya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani dan nelayan, pelaku UMKM, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Untuk itu, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program MBG. Pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

MAR