APBN Defisit, Pemerintah Lepas Surat Utang Lagi

JAKARTA, AFU.ID – Pemerintah melepas obligasi ritel seri ORI030, dengan menawarkan yield 6.90-7 persen. Dari surat utang yang akan dilepas hanya kepada WNi tersebut, negara berharap mendapat pemasukan Rp20 triliun. Penawaran surat berharga ini berlangsung 6-30 Juli 2026. Ada dua pilihan bagi investor,yaitu ORI030-T3 bertenor tiga tahun dengan kupon 6,90 persen dan ORI030-T6 bertenor enam tahun dengan kupon 7 persen.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Novi Puspita Wardani mengatakan, keduanya dapat dibeli mulai Rp1 juta sampai Rp10 miliar. "Target ini dapat disesuaikan, seiring kondisi pasar keuangan," ujar Novi, Minggu (5/7/2026). Peluncuran obligasi ini dilakukan ketika APBN mencatat defisit Rp180,4 triliun, belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun, sedangkan pendapatan negara berada di angka Rp1.185 triliun, per Mei 2026. Dana ini tidak diarahkan untuk pembiayaan proyek produktif, tetapi masuk ke pembiayaan APBN 2026.

Artinya, uang yang dihimpun dari pembeli tidak disimpan dalam rekening investasi terpisah, melainkan menjadi bagian dari kebutuhan pembiayaan negara, termasuk untuk menutup defisit anggaran yang hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun serta kewajiban pembiayaan pemerintah lainnya.

ORI030-T6 memiliki label SDG Bond Ritel, di mana pemerintah menyatakan, dana seri enam tahun akan dikaitkan dengan pembiayaan belanja pembangunan berkelanjutan yang masuk kategori Eligible SDGs Expenditures. Namun, pemerintah belum memaparkan rincian proyek atau program mana yang secara khusus akan dibiayai dari penjualan ORI030 kepada investor ritel.

Bila target penjualan Rp20 triliun terserap seluruhnya, pemerintah perlu menyiapkan pembayaran kupon bruto sekitar Rp1,38 triliun hingga Rp1,4 triliun per tahun. Nilai itu bergantung pada komposisi penjualan antara ORI030-T3 dan ORI030-T6, sebelum memperhitungkan pengembalian pokok saat jatuh tempo pada 2029 dan 2032.

Beban bunga utang pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp599,44 triliun atau setara 25,42 persen dari target penerimaan pajak, menurut Strategic and Economic Action Institution (ISEAI). Lembaga itu menilai tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara membuat biaya pinjaman pemerintah tetap mahal.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengingatkan, negara harus memiliki penerimaan yang sebanding, agar beban bunga utang tidak mempersempit ruang belanja pemerintah. Pernyataan Bhima tidak secara khusus menyoroti ORI030. Apalagi kalau rating obligasi RI mengalami koreksi. “Kalau rating turun bunga utang akan lebih mahal lagi. Ini bisa jadi lingkaran setan,” kata Bhima. (RHU)