Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA, AFU.ID — Gerbang utama gedung DPRD Kabupaten Subang roboh setelah aksi dorong antara mahasiswa dan aparat dalam demonstrasi yang digelar puluhan mahasiswa BEM lintas perguruan tinggi se-Kabupaten Subang, Kamis (18/6/2026) siang. Insiden itu terjadi saat massa berupaya merangsek masuk ke area gedung dewan yang dijaga ketat aparat keamanan gabungan.
Aksi bermula ketika puluhan mahasiswa tiba di lokasi dengan membawa sejumlah tuntutan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Massa berusaha menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD, namun akses masuk tertutup barikade aparat sehingga ketegangan mulai terjadi di pintu gerbang.
Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas. Tekanan di pintu masuk membuat pagar utama tidak mampu bertahan dan akhirnya roboh, sehingga sejumlah mahasiswa berhasil masuk ke halaman gedung DPRD Subang.
Setelah berhasil masuk, massa melanjutkan aksi di dalam area gedung dengan membentangkan spanduk dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes. Aksi tersebut juga diwarnai orasi-orasi yang menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Ketegangan di lokasi turut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar kantor DPRD. Aparat kepolisian melakukan pengaturan dan rekayasa arus kendaraan untuk mengurai kepadatan akibat konsentrasi massa di titik aksi.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk evaluasi penggunaan anggaran negara serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal. Ketua HMI Cabang Subang, Anas Ahmad Laduni, menyebut program tersebut perlu ditinjau ulang agar lebih tepat sasaran. "Kasus BGN harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, termasuk ke tingkat daerah," kata Anas, Kamis (18/6)
Selain itu, mahasiswa turut mengkritisi kondisi ekonomi nasional, mulai dari nilai tukar rupiah hingga kebijakan harga BBM nonsubsidi yang dinilai berdampak langsung ke masyarakat. Tuntutan lain yang disampaikan adalah dorongan agar pemerintah memperluas akses pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dianggap belum berpihak pada rakyat. (RAI)
