JAKARTA, AFU.ID - Indonesia diminta waspada, karena dalam tiga bulan ke depan, badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak tanggung-tanggung diperkirakan diperkirakan sekitar 9.000 karyawan bakal terdampak. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Said menyebut, ada lima sektor industri yang terdampak kondisi ekonomi global yang sedang tidak pasti. Sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik dalam tiga bulan ke depan.
"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5/2026), seperti dikutip Detikfinance.
Menurut Said, beberapa perusahaan sudah mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.
Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.
"Terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," jelas Said.
Kemudian, ancaman PHK juga mulai membayangi industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak. "Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan," katanya.
Ia menilai perusahaan plastik kini berada dalam posisi sulit karena membeli bahan baku dengan dolar AS, tetapi menjual produk di pasar domestik dalam rupiah yang sedang melemah. Kondisi itu membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.
"Nah kalau harga plastik naik sampai 50 persen, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pakai plastik, sekarang pakai daun. Nah, itu kan plastik turun, itu kan ancaman PHK di industri plastik," lanjutnya.
Tekanan di industri plastik itu, menurut Said, juga berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.
"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi enggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam tiga bulan kepada serikat pekerja, di elektronik pakai plastik frame-nya," ujar Said.
Sektor berikutnya yang ikut disebut terancam adalah otomotif. Ia mengatakan industri kendaraan juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.
Wilayah yang bakal terdampak jika terjadi badai PHK ini adalah wilayah dimana perusahaan-perusahaan tersebut mayoritas beroperasi, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.
Ekonom menyebut situasi ekonomi ini sebagai "Perfect Storm" (badai sempurna) bagi industri Indonesia. Penyebab utamanya bukan hanya satu faktor, melainkan kombinasi dari beberapa faktor. Pertama, eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dengan pihak Barat/Israel, telah melambungkan harga energi global.
Sektor plastik dan gas sangat sensitif terhadap harga minyak bumi. Kenaikan harga energi membuat biaya produksi membengkak secara drastis (di atas 40%). Di sisi lain, pasar global sedang lesu. Permintaan ekspor menurun, sementara di dalam negeri, masyarakat mulai mengerem konsumsi karena inflasi.
Sebagian sektor jasa dan teknologi mulai melakukan efisiensi karena integrasi kecerdasan buatan (AI) yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja rutin. Untuk mencegah gelombang ini menjadi tsunami ekonomi, pemerintah perlu melakukan intervensi cepat.
Strategi jangka pendek berupa bantuan fiskal sangat mendesak untuk dilakukan. Di antaranya, pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program ini bisa diaktifkan kembali selama 6 bulan untuk pekerja di sektor padat karya guna menjaga daya beli. Jurus kedua adalah insentif pajak. Pemerintah bisa mempertimbangkan pemangkasan PPN (misalnya dari 11% menjadi 9%) atau PPh Badan bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK massal.
Ketiga, subsidi energi industri. Pemerintah dapat memberikan kelonggaran atau subsidi harga gas industri untuk menekan biaya produksi yang melonjak akibat konflik global.
Untuk strategi jangka menengah, pemerintah juga bisa melakukan penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini untuk memastikan proses klaim JKP mudah dan cepat bagi mereka yang sudah terkena dampak agar memiliki modal bertahan hidup sambil mencari kerja baru.
Pemerintah juga bisa melakukan realokasi anggaran. Mengalihkan sebagian anggaran non-mendesak untuk program skilling (inisiatif pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan untuk memfasilitasi angkatan kerja agar kompeten, relevan, dan siap kerja) dan re-skilling (pelatihan mempelajari skill baru) massal agar pekerja bisa berpindah ke sektor yang masih tumbuh, seperti ekonomi hijau atau hilirisasi.
Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih dalam terkait isu tersebut demi merumuskan kebijakan yang pas. "Ya kami terus kumpulkan informasi-informasi tersebut, dan kami akan kaji dan analisis untuk pengambilan kebijakan yang pas," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, seperti dilansir Detifinance.
Cris membenarkan ada beberapa perusahaan yang mengadu, terkait rencana melakukan PHK. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah perusahaan yang melakukan audiensi.Dia hanya menjelaskan beberapa sektor seperti industri plastik dan gas terbebani dengan gejolak geopolitik yang ada.
Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah menyebabkan lonjakan harga energi yang turut berdampak pada industri Indonesia. "Ada beberapa (laporan). Lebih ke yang plastik sih, termasuk gas ya," tutur Cris.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengungkapkan, pihaknya menjamin hak pekerja yang terkena PHK akan dipenuhi.
Data Disnakertrans meyebutkan, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada kuartal I 2026, mencapai sebanyak 1.721 orang. "Hak-hak pekerja yang dipastikan terpenuhi setelah PHK, di antaranya pesangon/kompensasi, klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua," kata Kim, seperti dilansir ANTARA.
Kim Agung menjelaskan, Disnakertrans Jabar juga melakukan langkah-langkah mitigasi agar PHK ini tidak meluas. "Kami memastikan adanya program-program stimulus dari pemerintah yang bisa meringankan dunia industri," ujarnya.
MAR
