Pembangunan Desa Masuk Ekosistem Biomassa dan Akses Listrik
Pembangunan desa juga akan masuk ke sektor energi melalui kerja sama Kemendes PDT bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI). Kolaborasi itu berfokus pada pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan melalui BUMDesa. Program bertujuan untuk mendukung transisi energi dan pencapaian target net zero emission di desa serta daerah tertinggal.
Sekjen Taufik berharap, kerja sama dengan PLN EPI dapat membantu menyelesaikan persoalan desa yang belum mempunyai akses listrik. Kolaborasi juga membuka peluang bagi BUMDesa untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi berbasis energi. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi desa dapat beriringan dengan kebutuhan transisi energi.
Selain PLN EPI, Kemendes PDT RI meneken kerja sama dengan Yayasan Educare Smart Serbaindo (YESS). Kesepakatan mencakup pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal melalui program yang akan ditindaklanjuti oleh kedua pihak. Kementerian lantas menekankan pentingnya memastikan kesepakatan tersebut benar-benar terealisasi di lapangan.
Baca Juga
Taufik Madjid menyampaikan, tindak lanjut menjadi bagian penting karena tujuan akhir seluruh kerja sama adalah kesejahteraan masyarakat desa. Pihaknya tak ingin kolaborasi berhenti pada penandatanganan dokumen tanpa menghasilkan program konkret. “Menteri Yandri Susanto berharap MoU dan PKS yang sudah ditandatangani ditindaklanjuti dan dipastikan realisasinya di lapangan,” tuturnya.
Model kolaborasi tersebut menunjukkan pembangunan desa mulai mengarah kepada pendekatan yang lebih beragam melalui keterlibatan berbagai pihak. Dukungan eksternal dapat memperluas kapasitas pembiayaan, teknologi, SDM, sekaligus akses terhadap program pemberdayaan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan memastikan seluruh kesepakatan berjalan sesuai tujuan.
Pada akhirnya, keberhasilan strategi pembangunan desa akan ditentukan oleh realisasi program dan manfaat yang diterima masyarakat. Kemendes PDT RI perlu memastikan kolaborasi multipihak tak hanya memperbanyak kerja sama, melainkan memperluas dampak pembangunan secara nyata. Dengan cakupan hingga 75.266 desa, keberhasilan implementasi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pendekatan kolaboratif tersebut. (ADR)
