AFU.id

Selamat dari Gempa NTT, 94 Warga Justru Meninggal di Pengungsian, DPR: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

Bagikan:

Penulis: Fadhlan RobbaniReporter: Fadhlan Robbani

Ringkasan Berita

Sebanyak 94 warga Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di pengungsian setelah gempa mengguncang Flores, melebihi jumlah 48 korban yang meninggal akibat dampak langsung gempa, sehingga total korban meninggal mencapai 142 orang. Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dan menjelaskan penyebab kematian warga di pengungsian, mengingat sebagian besar korban adalah lansia dengan komplikasi penyakit kronis. Ia juga menyoroti penurunan anggaran penanggulangan bencana yang berpengaruh terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi, yang seharusnya menjadi prioritas untuk mencegah lebih banyak korban jiwa.

Selamat dari Gempa NTT, 94 Warga Justru Meninggal di Pengungsian, DPR: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Sejumlah warga terdampak bencana gempa beristirahat di tenda pengungsian di Stadion Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). (ANTARA FOTO/Mega Tokan)

94 Nyawa Meninggal Saat Mengungsi

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan sebelumnya menyampaikan 94 warga meninggal saat berada di pengungsian. “Saat ini kami menyampaikan bahwa korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang,” kata Berton dalam konferensi pers.

Pada saat yang sama, jumlah warga yang masih mengungsi tercatat 46.461 orang. Sebelumnya, jumlah pengungsi sempat menembus lebih dari 150 ribu jiwa. BNPB kemudian memberikan penjelasan mengenai kematian tersebut. Berdasarkan verifikasi tim medis, sebagian besar korban merupakan lansia yang meninggal akibat komplikasi penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes melitus.

BNPB juga menyatakan layanan kesehatan dan kebutuhan dasar tetap diberikan kepada para penyintas. Kariyasa juga mengaitkan penanganan bencana dengan kemampuan pemerintah menyiapkan anggaran. Ia menyebut anggaran penanggulangan bencana yang sebelumnya mencapai Rp12 triliun kemudian turun menjadi Rp5 triliun. Pada 2026, menurut dia, anggaran tersebut kembali berada di kisaran Rp491 miliar.

Anggaran BNPB pada 2026 memang berada di sekitar Rp491 miliar dan Kariyasa sebelumnya menyebut penurunan anggaran sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam kesiapsiagaan bencana. Menurut Kariyasa, pemerintah terlalu berisiko bila lebih banyak mengandalkan penanganan setelah bencana terjadi tanpa memperkuat mitigasi sejak awal. “Yang terpenting itu mitigasi. Sehingga betul-betul nanti untuk mencegah korban nyawa itu lebih banyak,” ujarnya. (FAD)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi