JAKARTA, AFU.ID - Ruang podcast Akbar Faizal Uncensored mendadak memanas ketika Saiful Mujani duduk berhadapan dengan Akbar Faizal. Topik yang dibedah bukan sekadar perbedaan pandangan, tapi tudingan serius: benarkah ia mengajak publik “menjatuhkan” Presiden Prabowo Subianto?
Saiful tak menghindar. Namun ia langsung meluruskan: tidak ada ajakan, apalagi mobilisasi. “Itu bukan marah, itu penegasan,” katanya, mencoba meredam tafsir liar yang telanjur beredar di ruang publik.
Pernyataan yang dipersoalkan itu, menurutnya, lahir dari akumulasi panjang—observasi, riset, dan kegelisahan atas arah politik Indonesia. Ia bahkan mengutip diskursus sebelumnya dalam forum yang sama, termasuk pandangan Feri Amsari yang menyederhanakan sumber masalah bangsa dalam tiga kata yang sama: Prabowo.
Bagi Saiful, itu bukan sekadar retorika. Ia mengaitkannya dengan tren global: kerusakan demokrasi modern kerap berakar dari pucuk kekuasaan—presiden. Ia menyinggung contoh ekstrem seperti Adolf Hitler hingga dinamika di Amerika Serikat pada era Donald Trump. Polanya, kata dia, serupa: kekuasaan yang lahir dari demokrasi bisa berbalik merusak demokrasi itu sendiri.
Di titik ini, kritik Saiful menjadi spesifik. Ia menyoroti kecenderungan konsolidasi kekuatan politik di lingkar kekuasaan, potensi pelemahan mekanisme check and balances, hingga wacana perubahan konstitusi. Pernyataan Prabowo tentang “demokrasi khas Indonesia” menjadi alarm tersendiri baginya—frasa yang ia anggap beresonansi dengan memori lama tentang “demokrasi terpimpin” atau model serupa di masa lalu.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi preferensi politik Prabowo yang pernah menyatakan keterbukaan untuk kembali ke UUD 1945 versi asli. Bagi Saiful, ini bukan sekadar opsi politik, melainkan ancaman terhadap fondasi konstitusi hasil reformasi.
Namun di sinilah letak kontroversinya. Ketika ditanya mengapa narasi itu berujung pada gagasan “menjatuhkan”, Saiful tak mundur. Ia menyebutnya sebagai langkah antisipatif—bukan reaktif. Dalam logikanya, mencegah lebih awal jauh lebih rasional daripada menunggu kerusakan terjadi.
Ia bahkan mencontohkan praktik demokrasi di negara lain, di mana mobilisasi massa besar-besaran adalah hal lumrah sebagai bentuk ekspresi politik warga. “Kalau itu dianggap tidak biasa, mungkin ada yang salah dengan politik kita,” ujarnya.
Bagi Saiful, demokrasi tetap menjadi satu-satunya parameter kemajuan politik. Dan ketika ia merasa ada ancaman terhadapnya, maka sikap keras menjadi, dalam pandangannya, sesuatu yang wajar.
Di ujung sesi, posisi itu tetap tak berubah: bukan ajakan makar, melainkan peringatan. Tapi di tengah publik yang sensitif dan terpolarisasi, garis antara “alarm” dan “agitasi” tampaknya semakin tipis—dan itulah yang kini sedang diperdebatkan. (*)
