JAKARTA, AFU.ID - Program podcast Akbar Faizal Uncensored kembali menghadirkan diskusi geopolitik yang hangat. Dalam episode terbaru, host Akbar Faizal berbincang dengan analis militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengenai dinamika geopolitik global serta keputusan Indonesia yang disebut-sebut bergabung dalam inisiatif internasional bernama Board of Peace (BOP).
Percakapan keduanya tidak hanya menyinggung konflik global di Timur Tengah, tetapi juga mempertanyakan implikasi strategis bagi Indonesia jika benar terlibat dalam struktur keamanan baru tersebut.
Kritik terhadap Board of Peace
Dalam diskusi tersebut, Connie Bakrie menilai inisiatif Board of Peace berpotensi berkembang menjadi struktur keamanan baru yang menyerupai NATO dalam skala berbeda. Menurutnya, sejumlah analis internasional bahkan telah memberi sinyal bahwa BOP dapat menjadi instrumen penataan ulang tatanan global.
Ia merujuk pandangan lembaga pemikir European Council on Foreign Relations yang menyebut inisiatif tersebut memiliki kecenderungan membentuk tatanan global yang bersifat “transaksional”.
“Gejalanya ada untuk menjadi seperti NATO kecil. Kalau itu benar, maka konsekuensinya besar bagi negara yang ikut di dalamnya,” ujar Connie dalam diskusi tersebut.
Ia menilai keikutsertaan Indonesia perlu dikaji secara mendalam karena dapat berdampak pada posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal menganut prinsip non-blok.
Dinilai Berpotensi Bertentangan dengan Warisan Politik Luar Negeri
Connie juga mengingatkan bahwa Indonesia sejak lama dikenal sebagai salah satu pelopor Konferensi Asia Afrika 1955 serta penggagas Gerakan Non-Blok, yang menekankan independensi negara berkembang dari blok kekuatan besar.
Menurutnya, keterlibatan dalam aliansi keamanan baru tanpa kajian strategis yang matang berpotensi bertentangan dengan warisan politik luar negeri tersebut, yang pernah dirintis oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.
“Kalau kita masuk tanpa kajian yang jelas, itu bisa dianggap menyimpang dari posisi historis Indonesia sebagai negara non-blok,” kata Connie.
Pertanyaan soal Transparansi dan Legitimasi
Selain aspek geopolitik, Connie menyoroti sejumlah pertanyaan mendasar mengenai transparansi kebijakan. Ia mempertanyakan apakah keputusan tersebut telah dibahas secara terbuka dengan parlemen, akademisi, maupun publik.
Menurutnya, dalam hukum internasional terdapat beberapa indikator yang dapat membuat suatu kesepakatan memiliki sifat binding commitment, seperti adanya kewajiban finansial, komitmen kebijakan, serta kewajiban operasional.
Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka dokumen kerja sama tersebut pada dasarnya memiliki konsekuensi hukum dan politik yang kuat bagi negara yang menandatanganinya.
Connie juga menyinggung kabar mengenai kemungkinan kontribusi anggaran yang disebut mencapai belasan triliun rupiah serta rencana pengiriman pasukan dalam jumlah besar. Hal ini, menurutnya, perlu diperjelas secara terbuka agar publik memahami manfaat strategis dibandingkan biaya yang harus ditanggung negara.
Potensi Peran Militer Indonesia
Dalam diskusi tersebut juga muncul isu mengenai kemungkinan Indonesia mengirimkan ribuan personel dalam kerangka misi keamanan BOP. Jika hal itu terjadi, Indonesia bahkan disebut berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dalam struktur operasionalnya.
Connie menilai situasi ini memerlukan kajian mendalam karena dapat menggeser peran Indonesia dari sekadar forum diplomatik menjadi bagian dari arsitektur keamanan baru di kawasan Timur Tengah.
“Pertanyaannya sederhana: apakah rakyat Indonesia siap dengan konsekuensi geopolitik dari keputusan itu?” ujarnya.
Diskusi di podcast tersebut memperlihatkan bahwa isu keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif keamanan global masih menyisakan banyak tanda tanya. Bagi sejumlah pengamat, transparansi serta pembahasan publik dinilai penting agar kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan konstitusi. (bs)
https://www.youtube.com/watch?v=ekGofGQAVpk
