Jakarta, AFU.ID, Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali blusukan keliling Indonesia pada Juni 2026 mendatang, menjadi bacaan politik yang menarik untuk terus diikuti. Apakah kakeknya Jan Ethes ini bakal segesit dulu dalam bermanuver politik?
Agenda ini tidak bisa disederhanakan sebagai silaturahmi biasa. Pasalnya, Jokowi menyadari posisi Gibran, Kaesang, Bobby dan PSI saat ini, tidak sebaik saat dirinya menjadi presiden dulu.
Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan posisi tawar putranya, Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2029 perlu segera digarap lebih serius. Jokowi sepertinya paham, posisi tawar kedua putranya itu tidak sekuat dirinya.
Rencananya, Jokowi akan memulai perjalanannya dari Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat (Jabar). Jokowi mengaku, siap berkeliling Indonesia mengingat kondisi kesehatannya yang semakin membaik.
Kabar tersebut disampaikan Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (24/5/2026).
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengatakan, agenda ini bertujuan memenuhi undangan masyarakat sekaligus menemui pengurus PSI di daerah.
"Tentu ada juga undangan dari masyarakat yang pernah berkontak atau pernah bersinggungan selama beliau menjabat sebagai Presiden. Insya Allah akan mengunjungi struktur PSI di wilayah," ujar Bestari Barus saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (29/5/2026).
Selain memberi motivasi kepada masyarakat, Jokowi juga dijadwalkan bertemu kader PSI dan relawan Projo. Bahkan internal PSI secara terbuka berharap Jokowi menyampaikan secara eksplisit bahwa dirinya kini bersama PSI, bukan lagi PDI Perjuangan.
"Jika hal itu disampaikan Jokowi, tentu dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dan tidak menimbulkan kebingungan," ungkap Bestari.
Harapan itu muncul karena selama ini PSI merasa efek ekor jas Jokowi masih mengarah ke partai lama. Pada Pemilu 2024, posisi Jokowi belum terang. Kini, setelah dalam acara PSI di Solo ia menegaskan dukungan penuh, partai besutan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, itu yakin suara mereka bakal terdongkrak pada 2029.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai safari Jokowi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan elektoral partai belogo gajah itu yang sebentar lagi akan bertarung di 2029.
"Pak Jokowi juga sudah mengeluarkan pernyataan yang sifatnya elektoral, mengarahkan kepada relawan mendukung Prabowo-Gibran jilid dua," ujarnya, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (27/5/2026).
Jokowi adalah sosok yang sangat data driven. Keputusan untuk blusukan kembali, kata dia, didorong setidaknya oleh dua data. Pertama, Jokowi sadar bahwa untuk membesarkan PSI, ia harus turun tangan langsung.
Sebab, "Gibran tidak cukup kuat menjadi simbol, Kaesang tidak cukup kuat menjadi simbol walaupun ketua umum PSI."
Kedua, Jokowi melihat adanya berbagai kontroversi dalam pemerintahan dua bulan terakhir, seperti depresiasi rupiah dan melemahnya IHSG. Hal itu membuat Jokowi perlu mengambil positioning—apakah akan membantu mengklarifikasi kebijakan pemerintah atau justru menikmati narasi "penak jamanku toh".
Yunarto juga menyebut kunjungan ini sebagai testing the water sekaligus upaya menaikkan bridging position Gibran.
"Bukan tidak mungkin, ini upaya juga untuk menaikkan bridging position, menunjukkan beliau masih kuat, beliau juga mengetahui partai lain mungkin ingin jadi wapres Pak Prabowo, 2029 akan menjadi pesaing Gibran dan ini adalah upaya untuk kemudian menaikkan bridging position buat Mas Gibran sendiri," paparnya.
Berbeda dengan analisis itu, Sekjen Relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, menegaskan bahwa tujuan Jokowi murni untuk menyapa rakyat, bukan demi Pilpres 2029.
"Pak Jokowi sudah gampang mengatakan, kepada kami waktu itu juga, untuk menyapa rakyat, menyapa masyarakat Indonesia. Karena kan semua publik tahulah Pak Jokowi ini seorang pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat," ucapnya.
Ia menyebut kegiatan itu natural karena sudah dilakukan Jokowi sejak menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden dua periode. Namun, Freddy mengakui bahwa jika kunjungan ini suatu saat berdampak pada 2029, hal itu wajar karena Jokowi tetaplah manusia politik.
Rencana blusukan Jokowi pun memicu polemik "matahari kembar" di pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, dalam acara Inside Politics di CNN Indonesia membantah hal itu.
Ia menjelaskan bahwa PSI berbeda dengan partai koalisi lainnya karena belum lolos ke Senayan dan masih harus melalui verifikasi faktual.
"Sehingga perjalanan Pak Jokowi nanti ini salah satunya bukan untuk menjadi dua matahari, tetapi untuk kemudian bagaimana PSI bisa lebih besar lagi kontribusinya terhadap perjalanan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, bahkan untuk dua periode," tuturnya.
Sebaliknya, Juru Bicara PDIP, Ansy Lena, yang juga hadir dalam acara yang sama, justru memperingatkan agar tidak ada matahari lebih dari satu.
"Ingat, tidak boleh ada matahari yang lebih dari satu. Semuanya harus fokus. Kita bisa bayangkan kalau ada sepuluh parpol pendukung pemerintah dan masing-masing parpol punya agendanya. Kita bisa pastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini pasti tidak akan berhasil," pungkas Ansy.
Sebelumnya, ia juga menyatakan bahwa kegiatan Jokowi saat ini sudah tidak relevan dan penting bagi PDIP. Meskipun dianggap tidak relevan oleh partai banteng, tetapi deruman suara belalai gajah dari Solo ini cukup mengusik dinamika politik di Jakarta. (EER)
