Jakarta, AFU.ID — Pemerintahan Prabowo Subianto sedang hujan kritik. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai kebijakan strategis lainnya terus diserang dari berbagai arah. Namun, yang menarik, justru di tengah gempuran itu, suara-suara dari partai koalisi pendukung pemerintah nyaris tak terdengar.
Padahal, koalisi yang digadang-gadang sebagai "koalisi gemuk" ini memiliki kekuatan besar di parlemen. Jumlah kursi yang besar seharusnya menjadi benteng pertahanan politik bagi presiden. Tapi kenyataannya, ketika narasi negatif bertebaran, mereka memilih bungkam.
Ironisnya, partai-partai koalisi justru vokal ketika harus mengkritik PDI Perjuangan (PDIP) yang berada di luar pemerintahan. Mereka ramai-ramai menyerang sikap PDIP, tetapi lupa bahwa presiden mereka sendiri sedang "digebukin" oleh publik dan kelompok sipil.
Bahkan, ada yang sampai harus diinstruksikan untuk membela pemerintah. Bayangkan, partai koalisi yang seharusnya menjadi garda terdepan, kini malah pasif dan enggan "pasang badan". Mereka seperti takut kehilangan popularitas atau takut disebut populis jika membela kebijakan yang kontroversial.
Uraian di atas disampaikan oleh pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam wawancara dengan AFU.ID, Rabu (30/6/2026). Menurutnya, ada yang tidak beres dalam koalisi pemerintahan saat ini. "Jangan minta partai koalisi pemerintahan harus memutuskan, jangan minta PDIP yang menentukan. Perlakukan PDIP sebagai oposisi," ujar Adi.
Ia menyoroti bahwa partai koalisi juga banyak diam ketika Prabowo diserang, tetapi tiba-tiba ramai mengkritik PDIP. "Partai koalisi tidak mau jadi samsak, tidak mau dikritik civil society. Mereka punya influencer, punya engagement tinggi, tetapi tidak dilakukan," tegasnya.
Adi menilai koalisi saat ini adalah oversize coalition—terlalu besar, tetapi justru kalah dalam pertarungan narasi publik. "Jangan sampai ada kesan presiden melawan sendiri, padahal punya koalisi. Koalisi tidak selesai dengan sekadar sudah sharing power," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa partai koalisi perlu dievaluasi. "Reshuffle adalah bahasa komunikasi politik bagaimana menghilangkan koalisi nakal," kata Adi.
Menurutnya, kecenderungan partai di Indonesia adalah tidak suka jauh dari kekuasaan karena tidak ada insentif ekonomi yang sulit. "Kalau partai tidak militan, apa gunanya? Reshuffle, ganti," tegasnya.
Adi juga menyinggung bahwa ketika program pemerintah "digebukin" tetapi koalisi tidak mau pusing, itu masalah besar. "Ingin menyenangkan pemerintah ketika ada gejolak yang muncul, tetapi kalau ini cuma seremonial, itu tidak penting," pungkasnya.
Adi juga menjelaskan mengapa PDIP memilih posisi penyeimbang, bukan oposisi penuh. Menurutnya, posisi penyeimbang itu relatif baru dan lebih cocok dengan karakter partai yang ingin merawat hubungan baik dengan Prabowo. "Persahabatan antara Prabowo dan Megawati berada di atas konteks politik," ujarnya.
Meski tidak memiliki menteri, PDIP tetap mendapatkan jatah di alat kelengkapan dewan. Jika PDIP memilih oposisi tegas, konsekuensinya besar: mereka harus menolak semua program pemerintah. Namun faktanya, basis pemilih PDIP justru mendukung program MBG. "Survei menunjukkan 60 persen pemilih PDIP mendukung dan puas dengan MBG. Yang galak dan keras itu memang pemilih PKS," kata Adi. (EER)
