Penanganan Konflik Agraria Masih Tetap Represif, DPR Inginkan Perubahan

JAKARTA, AFU.ID - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyoroti peningkatan tindakan represif oleh aparat dalam menangani konflik agraria selama beberapa tahun terakhir.

Pola kekerasan ini jamak ditemukan pada perselisihan yang melibatkan masyarakat adat dan petani di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, kehutanan, pertambangan, proyek infrastruktur, hingga kawasan militer.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI pada Senin (18/5/2026), Dewi memaparkan tren kenaikan tersebut.

“Nah, ini bapak ibu sekalian, tahun terakhir saja, 2021 sampai dengan 2024, pendekatan represif di lapangan oleh aparat, apakah itu oleh Polri atau TNI atau sekuriti perusahaan, terus naik sampai dengan tahun 2024,” ujar Dewi.

Sepanjang periode 2021–2024, tercatat ada 341 konflik agraria yang meletus di berbagai sektor, berdampak langsung pada petani, masyarakat adat, serta warga yang areanya tergilas proyek pembangunan atau bisnis berbasis lahan. Dewi menilai keterlibatan aparat justru memperburuk kondisi di lapangan.

“Bisnis berkaitan dengan perkebunan, kehutanan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, kemudian juga proses militerisasi yang itu memperparah situasi konflik agraria,” kata Dewi.

Pola Penanganan yang Belum Berubah

KPA menilai strategi pemerintah saat ini dalam merespons konflik agraria tidak berbeda dengan rezim sebelumnya, di mana pengerahan aparat keamanan lebih diutamakan ketimbang pelibatan kementerian teknis.

“Nah, ini juga mohon atensinya. Data kekerasan di wilayah konflik agraria, ini hanya untuk tahun 2024 saja. Kita bisa menyaksikan bahwa cara-cara terakhir dengan pemerintahan sekarang ini polanya masih sama nih,” kata Dewi.

“Jadi bukan menerjunkan Menteri Kehutanan, tapi ke kepolisian. Sehingga memang kepolisian seringkali menjadi vis-à-vis dengan masyarakat karena ada pemidanaan itu,” lanjut dia.

Menurut Dewi, kecenderungan mengkriminalisasi warga membuat pihak kepolisian selalu berhadapan langsung secara konfrontatif dengan masyarakat.

Padahal, penyelesaian ideal koridor agraria semestinya bertumpu pada kebijakan yang menyentuh akar permasalahan. Sebagai contoh, ia membeberkan tingginya angka kekerasan fisik di Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang.

“Sehingga memang kepolisian seringkali menjadi vis-a-vis (berhadapan) dengan masyarakat karena ada pemidanaan itu. Ada 404 orang sepanjang kekerasan fisik di desa Amplas, Kecamatan Percut, Deli Serdang,” ungkap Dewi.

Dampak Regulasi UU Cipta Kerja dan Bank Tanah

Lebih lanjut, UU Cipta Kerja turut dikritik karena dianggap menjadi katalis yang memperparah eskalasi konflik dan kekerasan di ruang hidup masyarakat.

“Nah, ini salah satu legasi yang sangat buruk dalam pandangan kami di gerakan reforma agraria, di gerakan masyarakat sipil, adalah Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Dewi.

Ia menjelaskan bahwa regulasi turunan UU Cipta Kerja di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga operasional Bank Tanah justru kian meminggirkan hak-hak petani dan masyarakat adat atas tanah mereka.

Keberadaan Bank Tanah, menurutnya, kerap mengklaim lahan-lahan yang semestinya dikembalikan kepada rakyat, seperti eks-Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar atau sudah habis masa berlakunya.

“Yang sebenarnya di dalam beberapa regulasi yang lainnya kepada petani atau menjadi jalan untuk pengakuan hak masyarakat adat, justru Bank Tanah ini masuk mematok tanah-tanah masyarakat,” pungkasnya.