Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Pemerintah Telah Habiskan Rp65,65 Triliun APBN untuk Bangun Infrastruktur Hingga Agustus 2026, Begini Rinciannya
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Hingga Agustus 2026, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah menyerap sekitar Rp65,65 triliun dari total anggaran APBN sebesar Rp132,38 triliun untuk pembangunan infrastruktur, dengan progres fisik mencapai 54,84%. Penambahan anggaran tersebut mencakup alokasi untuk rehabilitasi bencana dan pembangunan sekolah, sementara proyek yang dikerjakan mencakup berbagai bidang seperti sumber daya air, bina marga, dan prasarana strategis. Menteri PU RI, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang tidak hanya terukur dari persentase keuangan, tetapi juga dari manfaat infrastruktur yang dihasilkan bagi masyarakat.
Kementerian PU RI membangun Gedung Kantor Gubernur, DPRD, MRP Provinsi Papua Tengah yang menjadi salah satu proyek infrastruktur untuk DOB Papua Tengah. (Foto: Kementerian PU RI)
JAKARTA, AFU.ID — Infrastruktur yang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI) hingga Agustus 2026 telah menyerap sekitar Rp65,65 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka itu merupakan hasil realisasi keuangan sebesar 49,59% dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2026, yaitu Rp132,38 triliun. Adapun progres fisik pembangunan telah mencapai 54,84% per 19 Agustus 2026.
Realisasi tersebut menunjukkan eksekusi anggaran Kementerian PU RI telah memasuki hampir separuh dari total pagu tahun berjalan. Yang mana, sebelumnya mengalami beberapa kali penyesuaian sejak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal sebesar Rp118,5 triliun. Setelah penajaman belanja, pagu sempat menjadi Rp106,18 triliun hingga akhirnya mencapai Rp132,38 triliun.
Penambahan anggaran tersebut antara lain mencakup Rp21,16 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra. Kementerian PU RI juga memperoleh tambahan Rp4,66 triliun untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, besarnya pagu terakhir tak sepenuhnya berasal dari alokasi awal.
Menteri PU RI, Dody Hanggodo menyatakan penyerapan anggaran harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar berfungsi bagi masyarakat. Ia menilai, ukuran keberhasilan tak cukup hanya terukur dari persentase penyerapan keuangan. “Anggaran ini harus berubah menjadi infrastruktur yang berfungsi dan mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat Indonesia,” ungkapnya, Kamis (20/8/2026).
Infrastruktur yang Kementerian PU RI kerjakan tersebar pada bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis. Pada sumber daya air, pembangunan mencakup 15 bendungan, jaringan irigasi 11.121 hektare, serta rehabilitasi irigasi 85.347 hektare. Mereka juga mengerjakan pengendali banjir sepanjang 182,12 kilometer (km), pengamanan pantai 16 km, dan 12.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Pada bidang bina marga, pembangunan jalan baru mencapai 123 km sepanjang pelaksanaan program TA 2026. Peningkatan kapasitas dan preservasi jalan mencakup 1.690 km, sedangkan preservasi jembatan mencapai 107.605 meter. Program lainnya mencakup pembangunan jalan tol 32,73 km serta pembangunan dan penggantian berbagai jembatan.
Infrastruktur Berbasis Masyarakat Serap Rp2,72 Triliun
Selain proyek fisik berskala besar, Kementerian PU RI menjalankan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan padat karya. Hingga 19 Agustus 2026, program itu mencakup 15.237 lokasi dengan alokasi anggaran mencapai Rp5,43 triliun. Realisasi keuangannya telah mencapai Rp2,72 triliun atau 50,15%, dengan progres fisik sebesar 38,47%.
Sementara itu, program P3-TGAI yang mencakup 12.000 lokasi dengan realisasi keuangan 76,59% dan progres fisik 61,65%. Kemudian bina marga membangun 92 jembatan gantung dengan realisasi keuangan 30,18% dan progres fisik 38,02%. Bidang cipta karya menjalankan 3.145 lokasi melalui PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Pada bidang cipta karya, pembangunan juga mencakup Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 791,40 liter per detik. Perluasan layanan itu mencakup 40.908 sambungan rumah, sedangkan pengelolaan air limbah menjangkau 102.553 kepala keluarga. Prasarana strategis juga mengarah untuk pembangunan dan revitalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, serta perekonomian.
Capaian tersebut menunjukkan belanja Infrastruktur dari Kementerian PU RI tak hanya berfokus pada pembangunan jalan dan bendungan. Sebagian anggaran juga menyentuh layanan dasar, irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, hingga fasilitas publik. Tantangannya adalah memastikan percepatan hingga akhir tahun tetap menjaga kualitas konstruksi dan manfaat pembangunan.
Menteri Dody pun meminta percepatan pelaksanaan program tetap dilakukan dengan disiplin hingga penghujung TA 2026. Pengawalan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga sangat penting agar realisasi anggaran berjalan cepat sekaligus menjaga kualitas hasil pembangunan. Dengan realisasi keuangan sekitar Rp65,65 triliun, ruang penyerapan anggaran Kementerian PU RI masih cukup besar hingga akhir 2026. (ADR)
