Pemerintah dan Risiko Matinya Ilmu Dasar di Kampus

JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mulai mengambil langkah drastis untuk mengatasi membengkaknya angka pengangguran terdidik.

Perguruan tinggi kini didesak untuk segera melikuidasi program studi (prodi) yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan pasar kerja, sebuah langkah yang memicu perdebatan mengenai komersialisasi pendidikan.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Bali, Kamis 23 April 2026, secara terbuka meminta "kerelaan" para rektor untuk merampingkan institusi mereka.

Kebijakan ini merupakan respons atas data tajam yang menunjukkan ketidakselarasan (mismatch) antara 1,9 juta lulusan tahunan dengan daya serap industri.

“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” tegas Badri.

Badri melontarkan kritik keras terhadap fenomena market driven di perguruan tinggi, di mana kampus cenderung membuka jurusan hanya berdasarkan minat calon mahasiswa demi mengejar kuota pendaftar tanpa menghitung prospek kerja. Akibatnya, terjadi ledakan suplai tenaga kerja di sektor yang sudah jenuh.

Contoh paling mencolok adalah jurusan keguruan yang memproduksi 490.000 lulusan per tahun, berbanding terbalik dengan kebutuhan pasar yang hanya 20.000 orang.

"Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” ungkapnya.

Pemerintah kini memaksa kampus beralih ke strategi market driving, yang secara spesifik harus melayani delapan industri strategis nasional, mulai dari hilirisasi hingga manufaktur maju, guna mengejar ambisi Indonesia Maju.

Di tengah ancaman "eksekusi" prodi tersebut, beberapa universitas mulai melakukan manuver cepat untuk menyelaraskan diri dengan visi pemerintah. Universitas Hasanuddin (Unhas), misalnya, memilih berinvestasi pada teknologi tingkat tinggi.

Rektor Unhas, Prof Dr Jamaluddin Jompa (JJ), setelah pelantikannya di Makassar, Senin 27 April 2026, menegaskan bahwa kampus tidak boleh statis. Unhas kini bertaruh pada bidang Artificial Intelligence (AI) dan manufaktur drone lokal untuk sektor pertanian guna mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Drone itu bukan kami membeli, tapi kami membuat, dan itu negara lain belum punya, bahkan ada beberapa negara yang sudah ingin mencontoh walaupun komponennya memang masih sebagian dari luar," ujar Prof JJ.

Namun, ambisi pemerintah untuk menyulap perguruan tinggi menjadi "pemasok industri" ini mendapat tantangan dari parlemen. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan bahwa fungsi universitas jauh lebih mulia daripada sekadar mencetak pekerja teknis.

Hetifah mengkritik orientasi efisiensi berlebihan yang berisiko mematikan cabang ilmu dasar dan kemanusiaan yang mungkin tidak memiliki nilai pasar jangka pendek namun krusial bagi peradaban.

“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” ujar Hetifah dalam keterangan resminya, Senin 27 April 2026.

Politisi Fraksi Golkar ini menegaskan bahwa "pembersihan" prodi harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengorbankan hak-hak mahasiswa serta dosen yang sedang berjalan.

“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” tutupnya.