Komnas HAM Bentuk Tim Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Kuda Tuli

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa 27 Juli 1996, atau yang dikenal sebagai Peristiwa Kuda Tuli. Pembentukan tim ini menjadi langkah lanjutan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi saat kerusuhan di Gedung Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan tim tersebut bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan tim ini ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM yang berlangsung pada 5-6 Mei 2026, sesuai Keputusan Sidang Paripurna Nomor 07/PS.00.04/V/2026. Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026 tentang Tim Penyelidikan Proyustisia Peristiwa 27 Juli 1996.

Peristiwa 27 Juli 1996 sendiri merupakan kerusuhan yang dipicu dualisme kepemimpinan di tubuh PDI kala itu. Upaya pengambilalihan paksa kantor DPP PDI menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka, serta kerugian materiil akibat aksi pembakaran sejumlah toko di sekitar lokasi kejadian.

Dalam menjalankan mandatnya, tim ini memiliki kewenangan luas, mulai dari melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, menerima laporan atau pengaduan, memanggil korban dan saksi, hingga mengumpulkan keterangan serta barang bukti terkait peristiwa tersebut. Tim juga berwenang meninjau lokasi kejadian, meminta dokumen dari pihak terkait, serta atas perintah penyidik dapat melakukan pemeriksaan surat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan setempat, hingga menghadirkan ahli.

"Tim telah menyusun rencana kegiatan penyelidikan, mengumpulkan data dan informasi dari berbagai media pada saat peristiwa terjadi, serta menerima kelompok-kelompok korban untuk menggali keterangan terkait Peristiwa 27 Juli 1996," ujar Anis dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).

Pembentukan tim ini merupakan bagian dari mandat Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga sebagai pelanggaran HAM berat.