Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
KKP dan FAO Teken Kerja Sama Akuakultur, Apa Itu?
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Menteri KP RI, Sakti Wahyu Trenggono bersama Dirjen FAO, yakni Qu Dongyu. (Foto: KKP RI)
JAKARTA, AFU.ID — Kebutuhan protein hewani nasional terus meningkat di Indonesia, seiring peningkatan jumlah penduduk. Perikanan budidaya dinilai sanggup meningkatkan produksi pangan bergizi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di alam. Kondisi itu membuat pengembangan akuakultur berkelanjutan menjadi bagian penting dalam upaya transformasi sistem pangan nasional.
Food and Agriculture Organization (FAO) menilai keberhasilan Indonesia menjaga ketahanan pangan nasional dan memperbaiki gizi masyarakat dapat berkontribusi terhadap upaya global mengatasi tantangan pangan. Direktur Jenderal (Dirjen) FAO, Qu Dongyu menyampaikan hal ini saat bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan di sela agenda Committee on Fisheries (COFI) ke-37 di Roma, Italia, beberapa waktu lalu itu membahas peluang penguatan kerja sama sektor akuakultur dan perikanan budi daya.
Qu Dongyu menyatakan, Indonesia sangat berpotensi mengembangkan komoditas perikanan dan hasil laut bernilai tinggi yang mempunyai prospek di pasar global. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, peningkatan kapasitas produksi pangan tak hanya berkaitan dengan kebutuhan domestik, melainkan berimplikasi terhadap agenda pangan global. “Keberhasilan Indonesia akan menjadi kontribusi besar bagi dunia,” ungkapnya dikutip Afu.id dari website KKP RI, Senin (28/9/2026).
Dirjen FAO turut mendorong pengembangan akuakultur berkelanjutan sebagai alternatif bagi masyarakat yang masih terus bergantung terhadap penangkapan ikan di alam. Budi daya perikanan dapat memberikan kepastian pendapatan sekaligus mendukung konservasi sumber daya laut dan meningkatkan ketersediaan protein hewani. Pengalaman sejumlah negara juga menjadi rujukan dalam pembahasan, terutama terkait pengalihan sebagian nelayan skala kecil ke kegiatan akuakultur.
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pun menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, teknologi budi daya, serta model usaha berbasis kemitraan dan investasi bersama untuk menopang perubahan tersebut. Qu Dongyu memandang, pendekatan itu dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam upaya membangun sistem produksi perikanan yang lebih efisien. “Juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan untuk generasi mendatang,” tuturnya.
Akuakultur Berkelanjutan Jadi Instrumen Ketahanan Pangan Nasional
Lebih lanjut, FAO membagikan pengalaman internasional mengenai kebijakan peningkatan kapasitas petani dan nelayan melalui pelatihan, pengendalian penyakit, pengembangan teknologi, serta pemberdayaan perempuan dan generasi muda. Instrumen itu menunjukkan, peningkatan produksi tak cukup hanya mengandalkan ekspansi usaha, melainkan sangat membutuhkan kapasitas manusia dan dukungan teknologi.
Sementara itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono lantas menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan perikanan budi daya. “Kami juga menempatkan peningkatan produktivitas masyarakat pesisir dan penerapan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya kelautan,” ujarnya.
Sebagai informasi, fokus pembahasan dalam pertemuan antara Menteri KP RI bersama Dirjen FAO mencakup pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari sistem pangan nasional. Kemitraan itu bertujuan mendukung pembangunan sektor kelautan, perikanan, pangan, dan sumber daya air yang produktif, inklusif, serta berkelanjutan.
Kini, tantangan utama Indonesia adalah harus meningkatkan volume produksi ikan dan memastikan ekspansi budi daya mampu menghasilkan pangan bergizi. Kemudian mengggaransi pendapatan yang lebih pasti bagi masyarakat pesisir serta tekanan yang lebih rendah terhadap sumber daya ikan liar. Skala penduduk 280 juta jiwa lebih membuat keberhasilan transformasi menjadi persoalan kapasitas produksi sekaligus keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang. (ADR)
