Janji Prabowo Meleset, Ribuan Lapangan Kerja MBG Terancam Tak Sampai ke Warga Lokal

JAKARTA, AFU.ID — Janji Presiden Prabowo Subianto program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar ternyata belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengungkap, di sejumlah daerah, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru banyak dipekerjakan oleh tenaga kerja dari luar wilayah, bukan warga setempat yang semestinya menjadi prioritas.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan kondisi ini berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat lokal. Sebab, warga di sekitar lokasi SPPG berdiri justru menyaksikan sendiri lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah pusat diisi oleh pekerja pendatang.

Ironisnya, menurut Eri, akar masalah ini bermula dari ketiadaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sejak tahap awal pembangunan SPPG. Pemerintah kota maupun kabupaten kerap sama sekali tidak diberi tahu di titik mana SPPG akan didirikan, sehingga tidak memiliki kesempatan memastikan warganya turut direkrut sebagai tenaga kerja. "Kami tidak pernah tahu di mana lokasi SPPG akan dibangun," ujar Eri usai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 di Medan, Kamis (2/7/2026).

Potensi 5.000 Lapangan Kerja yang Terancam Sia-sia

Padahal, jika dihitung secara matematis, potensi lapangan kerja dari program ini sangat besar. Eri memperkirakan, setiap unit SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang. Artinya, dari 100 SPPG saja, program MBG berpotensi membuka sekitar 5.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Namun, angka fantastis itu terancam tidak banyak berarti bagi warga di sekitar lokasi SPPG apabila pemerintah daerah terus dikesampingkan dari proses perencanaan hingga rekrutmen tenaga kerja. Tanpa keterlibatan pemerintah daerah (pemda) sejak awal, celah bagi masuknya pekerja dari luar daerah akan tetap terbuka lebar, sementara katanya, warga lokal yang semestinya diprioritaskan justru hanya jadi penonton di wilayahnya sendiri.

Lebih lanjut, APEKSI mendesak pemerintah pusat melibatkan pemda secara aktif dalam setiap tahapan program MBG, mulai dari penentuan lokasi SPPG hingga proses rekrutmen tenaga kerjanya. Dengan begitu, potensi 5.000 lapangan kerja tersebut, dan yang akan terus bertambah seiring perluasan jumlah SPPG di berbagai daerah, benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat setempat, sesuai janji awal yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun sebagai informasi, dalam kesempatan yang terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program MBG telah menyerap sedikitnya 987 ribu tenaga kerja dapur MBG di seluruh Indonesia Selain membuka peluang tenaga kerja langsung, program tersebut juga menyerap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memasok bahan pangan ke SPPG. (NAD)