AFU.ID - Dalam percakapan yang mengalir tajam di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rieke Diah Pitaloka melontarkan kegelisahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Bukan sekadar soal kebijakan, melainkan fondasi negara yang menurutnya retak dari dalam: data.
Di hadapan Akbar Faizal, Rieke mempertanyakan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi mengguncang: mengapa sistem data di Indonesia tak kunjung diperbaiki sejak era reformasi?
“Harusnya ini sudah selesai,” ujar Rieke, pelan tapi tegas.
Namun realitas berkata lain. Ia menyoroti Undang-Undang Statistik yang masih beraroma sentralistik—warisan lama yang tak tersentuh pembaruan, bahkan ketika berbagai regulasi lain berubah pasca reformasi 1998. Bagi Rieke, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan memunculkan kecurigaan.
“Ada sesuatu yang dipertahankan,” katanya.
Kecurigaan itu bukan tanpa dasar. Ia menyinggung persoalan klasik yang terus berulang: daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah hingga data penerima bantuan sosial yang kerap tak akurat. Kesalahan yang, menurutnya, terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan.
“Kalau terus-menerus seperti ini, kita patut menduga ini sistem yang sengaja dipertahankan,” tegasnya.
Lebih jauh, Rieke mengurai dampaknya: inefisiensi anggaran dalam skala besar. Ia menyebut potensi kebocoran akibat data ganda bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Angka yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengindikasikan adanya ruang gelap dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam nada setengah reflektif, setengah curiga, ia bahkan melempar pertanyaan liar: mungkinkah ada “pemilik” di balik data-data fiktif itu?
“Jangan-jangan data fiktif itu ada tuannya,” ujarnya.
Bagi Rieke, persoalan ini melampaui sekadar teknis administrasi. Ini soal keberanian negara untuk berubah. Tanpa pembenahan sistem data, siapa pun presidennya—termasuk Prabowo Subianto yang disebutnya ingin mendorong kebijakan berbasis data—akan menghadapi tembok yang sama.
“Ganti presiden sepuluh kali pun, kalau datanya tidak dibenahi, pembangunan tidak akan pernah tepat sasaran,” katanya.
Di titik ini, kritik Rieke terasa seperti alarm panjang: negara bisa saja sibuk membangun dari luar, tetapi jika fondasi datanya rapuh, yang terjadi justru sebaliknya—pemborosan, penyimpangan, dan kebijakan yang meleset dari sasaran.
Dalam narasi yang jernih tapi mengandung kegelisahan, satu pesan mengendap: masalah data bukan sekadar angka—ia adalah cermin dari cara negara mengelola kepercayaan rakyatnya. (bs)
