JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah mulai menimbang skenario penghematan energi jika gejolak global benar-benar menjalar ke dapur ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji opsi kerja dari rumah hingga pengurangan hari kerja sebagai langkah antisipasi bila krisis bahan bakar minyak (BBM) terjadi.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Ia mengingatkan bahwa dinamika geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi menekan harga energi dunia, termasuk BBM, yang pada akhirnya dapat merembet ke sektor pangan.
Menurutnya, kenaikan harga energi hampir selalu beriringan dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Karena itu pemerintah diminta tidak bersikap terlalu santai meski kondisi dalam negeri saat ini relatif terkendali.
“Perkembangan global di Eropa dan Timur Tengah bisa memengaruhi harga BBM kita. Kalau harga BBM naik, biasanya harga makanan juga ikut terdorong,” kata Prabowo dalam rapat kabinet tersebut.
Presiden menegaskan Indonesia memang telah mengamankan sejumlah fondasi penting, terutama terkait ketahanan pangan. Namun langkah antisipatif tetap harus disiapkan, terutama dalam menekan konsumsi energi nasional.
Salah satu skenario yang diminta untuk dikaji adalah penerapan pola kerja fleksibel. Prabowo menyebut pengalaman selama pandemi menunjukkan kerja dari rumah mampu menekan mobilitas masyarakat sekaligus menghemat konsumsi BBM dalam jumlah besar.
Selain work from home (WFH), opsi lain yang muncul adalah pengurangan hari kerja. Skema ini, menurut Prabowo, pernah diterapkan sejumlah negara yang menghadapi tekanan energi cukup serius.
Ia mencontohkan langkah pemerintah Pakistan yang sempat menerapkan kebijakan penghematan ekstrem. Dalam kebijakan itu, sekitar 50 persen pegawai bekerja dari rumah dan hari kerja dipangkas menjadi hanya empat hari dalam sepekan.
Tak hanya itu, pemerintah Pakistan juga mengurangi gaji pejabat negara, membatasi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar BBM, hingga menghentikan sejumlah belanja negara yang dianggap tidak mendesak.
Bagi Prabowo, pengalaman negara lain bisa menjadi bahan pelajaran, meski belum tentu diterapkan secara langsung di Indonesia. Pemerintah, kata dia, akan membahas seluruh opsi bersama para menteri dan pimpinan lembaga.
Ia menekankan langkah ini bukan bentuk kepanikan, melainkan upaya berjaga-jaga menghadapi kemungkinan terburuk dalam dinamika global yang sulit diprediksi.
“Kita tidak panik, tetapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita harus menyiapkan diri kalau situasi memburuk,” ujarnya.
Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan Indonesia tetap siap menghadapi badai energi global—tanpa harus menunggu krisis benar-benar tiba. Kebijakan efisiensi, jika diperlukan, akan menjadi rem darurat sebelum tekanan harga energi menjalar lebih jauh ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
