Puluhan Petinggi Pentagon Diperiksa Buntut Rahasia Stok Amunisi Perang Iran Bocor ke Media

JAKARTA, AFU.ID — Puluhan pejabat tinggi militer Amerika Serikat menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau polygraph dalam penyelidikan kebocoran informasi rahasia terkait stok persenjataan AS selama perang dengan Iran. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah sejumlah media melaporkan informasi sensitif mengenai cepatnya Amerika Serikat menghabiskan sejumlah amunisi canggih yang jumlahnya terbatas dalam perang Iran.

Sejumlah pejabat AS yang mengetahui persoalan tersebut berbicara kepada CBS News secara anonim. Mereka mengatakan, beberapa pejabat militer berpangkat tinggi ikut diperiksa dalam kasus yang berlangsung pada musim panas tahun ini. Jumlahnya disebut mencapai puluhan orang. Mereka termasuk sejumlah pejabat Komando Sentral AS atau U.S. Central Command serta komandan kombatan lainnya. Menurut laporan The New York Times, yang dikutip Afu.id, Sabtu (5/9/2026), pejabat yang diperiksa lebih dari 50 orang.

Skala pemeriksaan tersebut dinilai sangat tidak biasa. Pemeriksaan polygraph memang merupakan bagian dari prosedur rutin bagi sebagian pejabat militer dan sipil yang memiliki akses terhadap informasi sangat rahasia. Namun, jumlah orang yang diperiksa dalam penyelidikan kali ini tergolong sangat besar. Pertanyaan dalam pemeriksaan mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Namun, tidak ada pejabat yang gagal menjawab pertanyaan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengetahui apakah mereka membocorkan informasi kepada media.

Presiden Donald Trump disebut sangat marah atas kebocoran tersebut. Kekhawatiran di Pentagon bahkan berkembang hingga kemungkinan adanya orang yang bertindak sebagai agen intelijen asing. Informasi mengenai stok amunisi tersebut diketahui hanya dapat diakses oleh kelompok yang sangat terbatas. Meski demikian, tidak semua pejabat senior militer menjalani pemeriksaan. Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, misalnya, tidak termasuk dalam pemeriksaan tersebut, menurut seorang pejabat senior Pentagon.

Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengatakan Departemen Pertahanan tidak berkomentar mengenai persoalan internal personel maupun penyelidikan. Namun, ia menegaskan bahwa Pentagon menganggap serius setiap kebocoran informasi rahasia yang berkaitan dengan keamanan nasional dan akan melakukan penyelidikan.

Pentagon Bentuk Tim Khusus

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memburu sumber kebocoran di lingkungan Departemen Pertahanan AS. Pada Juli 2026, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan Pentagon dan Departemen Kehakiman membentuk satuan tugas bersama untuk mengidentifikasi dan menuntut orang-orang yang diduga membocorkan informasi sensitif pemerintah kepada media.

Hegseth memberikan kewenangan luas kepada Office of General Counsel Pentagon, yang dipimpin Earl Matthews, untuk meminta informasi, catatan, dan bantuan dalam penyelidikan kebocoran. Pejabat dan personel Pentagon juga diperintahkan memprioritaskan permintaan tersebut dan memberikan respons dalam waktu dua hari. "Kebocoran informasi berisiko menimbulkan korban jiwa," kata Hegseth ketika mengumumkan pembentukan satuan tugas tersebut.

Penyelidikan itu berlangsung di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi persediaan amunisi AS setelah beberapa pekan perang dengan Iran. Sejumlah media sebelumnya melaporkan bahwa Amerika Serikat menggunakan sejumlah amunisi canggih dalam jumlah besar dan dengan tempo cepat selama konflik tersebut.

Pemeriksaan polygraph sebenarnya bukan hal baru bagi pejabat pemerintah AS yang memiliki izin mengakses dokumen top secret atau program keamanan khusus. Tes semacam itu dapat dilakukan secara berkala untuk memperbarui atau mempertahankan izin keamanan seseorang. Namun, sumber-sumber keamanan nasional mengatakan skala pemeriksaan yang dilakukan pada musim panas ini menunjukkan adanya penyelidikan khusus.

FBI disebut tidak terlibat dalam pemeriksaan tersebut. Penyelidikan dilakukan oleh aparat investigasi militer AS. Secara hukum, menteri pertahanan memiliki kewenangan untuk mengarahkan penyelidikan kontraintelijen yang dapat mencakup pemeriksaan polygraph. Namun, penggunaan tes tersebut tetap dibatasi oleh hukum federal dan aturan Pentagon serta memiliki sejumlah prosedur perlindungan.

Dalam kondisi tertentu, orang yang diperiksa harus memberikan persetujuan atau meminta sendiri pemeriksaan tersebut. Bagi Hegseth, penggunaan polygraph dalam persoalan kebocoran bukan hal baru. Tahun sebelumnya, ia juga dilaporkan marah setelah informasi mengenai rencana pengarahan rahasia di Pentagon terkait China untuk Elon Musk bocor ke media.

Saat itu, Hegseth bahkan dilaporkan mengancam seorang pejabat senior militer dengan pemeriksaan polygraph. Kini, pemeriksaan terhadap puluhan pejabat tinggi Pentagon kembali menunjukkan betapa seriusnya pemerintahan Trump menangani kebocoran informasi mengenai operasi militer dan persediaan senjata AS di tengah perang Iran. (EER)