Pasukan UNIFIL Bakal Ditarik dari Perbatasan Lebanon-Israel, Nasib Warga di Blue Line Jadi Taruhan

JAKARTA, AFU.ID — Pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) akan mulai ditarik dari wilayah perbatasan Lebanon-Israel pada awal 2027 jika tugas tersebut tidak diperpanjang. Mandat UNIFIL yang telah berjalan hampir lima dekade akan berakhir pada akhir 2026. Jika tidak ada keputusan perpanjangan dari Dewan Keamanan PBB, pasukan tersebut akan mulai menutup pangkalan secara bertahap sejak 1 Januari 2027. Lebih dari 7.500 pasukan perdamaian dari hampir 50 negara akan meninggalkan pos-pos mereka dan menyerahkan posisi tersebut kepada Angkatan Bersenjata Lebanon.

UNIFIL didirikan pada 1978, beberapa hari setelah Israel menginvasi Lebanon selatan sebagai respons terhadap serangan kelompok militan Palestina. Misi awalnya adalah memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Mandat UNIFIL kemudian beberapa kali diperpanjang. Setelah Israel menarik pasukannya dari sebagian besar Lebanon selatan pada 2000, peran UNIFIL tetap dipertahankan. Setelah perang Israel-Hezbollah pada 2006, mandat UNIFIL diperluas untuk memantau gencatan senjata di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel, membantu memastikan akses kemanusiaan bagi warga sipil, serta mengurangi ketegangan antara militer Lebanon dan Israel.

Pasukan gabungan ini juga membantu PBB memetakan Blue Line, garis demarkasi yang menjadi perbatasan de facto antara Lebanon dan Israel setelah penarikan Israel pada 2000. Namun, situasi kembali berubah setelah perang terbaru di Lebanon selatan. Lebih dari separuh dari hampir 50 pangkalan kini berada di wilayah yang diduduki Israel, termasuk markas utama UNIFIL di Naqoura yang hanya dapat diakses melalui dua pos pemeriksaan Israel. Israel membentuk apa yang disebutnya sebagai "zona keamanan" di Lebanon selatan untuk membersihkan wilayah tersebut dari Hezbollah. Militer Israel menyatakan zona itu bukan untuk pendudukan permanen dan mereka tidak berniat mendirikan pangkalan permanen di sana.

UNIFIL masih menjalankan fungsi kemanusiaan dengan mengawal konvoi makanan dan kebutuhan lainnya menuju sejumlah kota di wilayah yang dikuasai Israel, termasuk Rmeich, salah satu kota mayoritas Kristen yang masih dihuni warga. Namun, warga Rmeich khawatir penarikan UNIFIL akan memutus hubungan mereka dengan wilayah Lebanon lainnya. "Tanpa UNIFIL, saya tidak tahu bagaimana masa depan kami," kata George Ibrahim, warga Rmeich, kepada Reuters, dikutip Kamis (17/9/2026). Kekhawatiran itu muncul ketika pasokan kebutuhan pokok di Rmeich mulai menipis. Sejumlah konvoi bantuan dan barang dagangan menuju kota tersebut dibatalkan pada saat-saat terakhir tanpa alasan yang jelas. Toko buah dan sayuran mulai tutup, sementara sejumlah toko hanya memiliki persediaan barang yang tidak mudah rusak.

Juru bicara UNIFIL Kandice Ardiel mengatakan misi tersebut telah menyiapkan rencana penarikan dan pengembalian posisi kepada Angkatan Bersenjata Lebanon. "Kami memiliki rencana untuk penarikan, dan ini akan melibatkan pengembalian posisi kepada Angkatan Bersenjata Lebanon," kata Ardiel. Menurutnya, kondisi di lapangan akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penarikan. Namun, posisi UNIFIL tetap harus diserahkan kepada militer Lebanon jika mandat tidak diperpanjang.

Penarikan UNIFIL juga dikhawatirkan berdampak terhadap fungsi pemantauan konflik di sepanjang Blue Line. Selama perang, pasukan PBB memantau pertukaran tembakan dan dugaan pelanggaran hukum internasional. Seorang pejabat senior PBB mengatakan kepada Reuters bahwa UNIFIL selama ini menjadi "penjaga" Blue Line karena memiliki dokumentasi selama puluhan tahun, termasuk catatan pertemuan, pekerjaan kartografi, dan berbagai pengukuran.

Keberadaan UNIFIL juga memungkinkan staf PBB mengakses wilayah Lebanon selatan yang diduduki Israel untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang. Tanpa kehadiran PBB di lapangan, akses semacam itu diperkirakan menjadi jauh lebih sulit. Upaya untuk mempertahankan UNIFIL masih berlangsung. Sekitar dua pertiga anggota parlemen Lebanon menandatangani petisi bulan lalu untuk memperpanjang mandat pasukan tersebut. Presiden Lebanon Joseph Aoun juga menyatakan perpanjangan mandat merupakan "pilihan pertama" bagi negaranya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Juni telah mengajukan sejumlah opsi mengenai bentuk kehadiran PBB berseragam di Lebanon, tetapi Dewan Keamanan PBB belum mengambil keputusan. Situasi politik dan keamanan di Lebanon selatan turut menjadi faktor. Dalam pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat, Lebanon dan Israel pada Juni menyepakati rencana yang mencakup penarikan bertahap pasukan Israel serta pengambilalihan kendali Lebanon selatan oleh militer Lebanon setelah Hezbollah dilucuti.

Rencana tersebut terhenti karena Hezbollah menolak pelucutan senjata secara penuh selama pasukan Israel masih menduduki wilayah Lebanon. Di tengah kebuntuan itu, warga Rmeich menghadapi ketidakpastian mengenai kehidupan mereka setelah UNIFIL pergi. Kota tersebut merupakan konsentrasi penduduk terbesar di wilayah yang kini berada dalam zona pendudukan Israel. (EER)